Berita Media

Berita Media (22)

Laporan Wartawan TribunBone.com, Justang M

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Tiga Aparatur Sipil Negara(ASN) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dinyatakan bersalah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran berpihak kepada salah satu calon di Bone 2018'>Pilkada Bone 2018.

[BEKASI] ‎Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, terkait dugaan ketidaknetralan terhadap salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang ikut Pilkada 2018.

Ra‎yendra Sukarmadji memenuhi panggilan Panwaslu untuk mengklarifikasi tudingan yang dilaporkan oleh kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saady. Menurut pelapor, Rayendra telah memihak kepada pasangan nomor urut 1, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto.

PADANG, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang memanggil dua orang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga memihak salah satu pasangan calon dalam Pilkada Padang 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sekitar 200 laporan soal keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018. Beberapa di antaranya dihukum berat dengan dipecat dari pekerjaannya.

Wapres Jusuf Kalla dan Komisioner Komisi Pelayanan Publik Australia, John Ilyod. sepakat melanjutkan kerja sama pembinaan ASN. Apa yang akan dilakukan?

KEPAHIANG – Dinilai cacat hukum, SK Menteri ATR/BPN tetang mutasi dan pelantikan pejabat jajaran Kanwil ATR/BPN Bengkulu digugat. Penggugatnya adalah,  Kasi Pengadaan Tanah Kantah ATR/BPN Kepahiang, Dr.A.Bukhori, SH, MH.

BOGOR – Isu netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ atau Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI terus berhembus menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 ini. Tak terkecuali, bagi suami atau isteri yang pasangannya menjadi pasangan calon (Paslon) kepala daerah, juga harus menjaga netralitas.

POTRETSULSEL, MAKASSAR – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sebagai Pejabat Pembina Kepegawaaian untuk menjatuhkan sanksi ke beberapa ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KASN Sofian Efendi bernomor R-3210/KASN/12/2017 dan diterbitkan sejak tanggal 19 Desember 2017.

“Bersama ini diberitahukan bahwa komisi aparatus sipil negara (KASN) telah menerima surat Ketua Panwaslu Kota Makassar nomor 022/SN.22.07/HM.02.00/X1/2017 tanggal 25 November 2017 perihal penerusan pelanggaran netralitas ASN dan 3 (tiga) laporan lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum ASN,” demikian bunyi surat KASN kepada Danny Pomanto, yang diterima PotretSulsel.com, Sabtu (13/1/2018).

JAKARTA – Pasca pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan walikota, masing-masing beserta wakilnya, suasana politik di tanah air semakin memanas. Namun hal itu jangan sampai mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk terlibat dan bersikap tidak netral.

Sebagai abdi negara, ASN harus tetap netral dan profesional dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ini. “Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari Paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta, Kamis (11/01). 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN, serta Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi KASN, di Hotel Novotel Makassar, Selasa (12/12/2017).

Agenda Kegiatan

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Berita Terkini