Berita
Gunakan fitur pencarian kata kunci serta tag untuk mempermudah pencarian.
Walikota Bima Berikan Klarifikasi ke KASN
Walikota Bima Muhammad Lutfi datang memenuhi undangan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan pelanggaran sistem merit yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu. Dalam klarifikasinya hari ini Senin (1/7) di kantor KASN, Walikota Bima mengakui dalam mendemosi dan menonjobkan pejabat ASN Pemkot Bima tidak berpedoman pada PP 53 tentang Disiplin PNS. Untuk itu, Walikota Muhammad Lutfi akan kembali mengevaluasi keputusannya tersebut dalam waktu dekat.
Berita 17 Jun 2019 - 01:50Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN untuk Wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara
Malang – Rapat percepatan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta monitoring evaluasi penerapan sijapti kembali digelar oleh Komisi ASN hari ini (13/6) di kota Malang, Jawa Timur. Rapat yang dipimpin oleh Komisioner Komisi ASN bidang monitoring dan evaluasi, Dr. Waluyo bertujuan agar setiap daerah memiliki peraturan daerah atau gubernur yang mengatur nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta memonitor penggunaan SIJAPTI dalam pelaksanaan seleksi terbuka. Tidak hanya itu, rapat ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu strategi nasional dalam pencegahan korupsi.
Berita 17 Jun 2019 - 01:50
Tingkatkan Kapasitas Pengguna SIJAPTI Instansi Pemerintah, KASN Buka Layanan Coaching Clinic
Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagai sarana mempermudah penguna (Instansi Pemerintah) dan efisien dalam proses pengisian JPT melalui seleksi terbuka.(Dok. Pokja Monev) JAKARTA – Komisi ASN terus berbenah dalam meningkatkan layanan publiknya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan efisiensi anggaran kepada para stakeholdersnya khususnya dalam proses tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Atas dasar itu, Komisi ASN pada tahun 2017 telah melaunching Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi atau dikenal SIJAPTI. Dengan aplikasi Sijapti ini, Instansi pemerintah yang semula mengajukan permohonan pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan dokumen yang banyak dan tentunya tebal dan berat secara langsung ke Komisi ASN di Jakarta, berubah menjadi pengajuan secara online. Tentunya perubahan sistem ini bermanfaat sekali dan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas tata kelola pengisian JPT. Para pelaksana khususnya dari daerah tidak perlu datang ke Jakarta dengan mengeluarkan biaya tinggi dan waktu panjang untuk berkonsultasi atau mendapatkan persetujuan atau Rekomendasi KASN. Keseluruhan proses seleksi, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi, serta dokumentasi database JPT cukup dilakukan melalui aplikasi SIJAPTI.
Berita 14 Jun 2019 - 10:43KASN Apresiasi Atas Komitmen Kemendagri Menjadi Role Model Dalam Penerapan Sistem Merit
Nurhasni (Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi) melakukan diskusi dengan Rahajeng Purwianti (Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri) dan jajaran Biro Kepagawaian Kemendagri terkait rencana peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (13/06/2019) JAKARTA- Komisi ASN melalui Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi Nurhasni, sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan poros pemerintahan dan politik dalam negeri, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Biro Kepegawaian Kemendagri, Selasa (12/06).
Berita 14 Jun 2019 - 10:35
KASN Optimalkan Capaian Indek Efektivitas melalui Pengawasan Sistem Merit, Kode etik dan Kode Perilaku, dan Netralitas ASN
Para Komisioner bersama segenap Pegawai Komisi ASN, dalam kegiatan Halal Bi Halal sehabis lebaran Idul Fitri 1440 H, di Kantor KASN Jakarta Selatan, Selasa (12/06/2019) JAKARTA – Salah satu prasyarat Indonesia menuju negara maju berpendapatan tinggi (Upper Midle Income Countries) yaitu capaian indeks efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness Index)/IEP menempati skor lebih dari 80 (>80) dengan peringkat (ranking) minimal pada posisi 35. Bank Dunia mencatat, pada tahun 2018, IEP Indonesia sudah menempati peringkat 95. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan naik 26 tingkat atau kenaikan skor 8,81 IEP dalam 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 IEP Indonesia berada pada posisi/ranking 121 dengan skor 46, tahun 2017 ranking 98 dengan skor 53,37 menjadi ranking 95 dengan skor 54.81 pada tahun 2018 (Sumber: Laporan Tahunan KASN, 2018).
Berita 14 Jun 2019 - 10:20KASN Siap Dukung Reformasi Birokrasi Indonesia
Jakarta- Rabu (27/5) Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan forum diskusi mengenai perjalanan reformasi birokrasi Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Hotel Mercure Gatot Subroto. Forum diskusi ini diisi dengan pemaparan dua orang narasumber yaitu Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama, Kedeputian II Kantor Staf Presiden) dan Misbah Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Selain dari KASN, forum diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa instansi seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Staf Presiden, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Lembaga Ketahanan Nasional (AAKI Lemhannas), PATTIRO, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan lainnya.
Berita 29 May 2019 - 01:59
