Sehubungan dengan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor: 01/PANSELCAKASN/07/2019, tanggal 11 Juli 2019, dengan ini diberitahukan bahwa pengumuman seleksi administrasi yang semula akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2019, ditunda menjadi tanggal 6 Agustus 2019.

---- Info Selengkapnya, Klik Disini ----

Dok. Pokja Proadv, 2019

JAKARTA – Perjalanan panjang penyelesaian sengketa pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada masa kepemimpinan Danny Pamanto, akan segera membuahkan hasil yang positif bagi pengembangan karier ASN di instansi tersebut. Pj. Walikota Makassar Iqbal Suhaeb telah menetapkan keputusan pembatalan terhadap 26 Keputusan Walikota Makassar Terhitung mulai tanggal 4 Juni 2018 s/d 8 Mei 2019 terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dari dan dalam jabatan ASN yang telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 11 tahun 2017 dan PP 53 Tahun 2010.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop bagi Pansel JPT “Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah” di Hotel Alila Solo, Senin (22/07).

 JAKARTA- Dalam rangka peningkatan kompetensi panitia seleksi (Pansel) dalam membangun pemahaman dan upaya pencegahan paham intoleransi dan radiklalisme di Instansi Pemerintah, KASN menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan mengusung thema “Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah,  pada hari Senin (22/07), bertempat di Alila Hotel Solo.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekaligus sebagai keynote speech, pada hari Senin (22/07) bertempat di Alila Hotel, Solo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KASN Prof. Sofian Effendi, Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Prof. Pridjono Tjiptoherijanto, Wakil Walikota Surakarta Achmad Purnomo, dan Sekretaris Daerah dan Kepala BKD/BKPSDM dalam wilayah Jawa Tengah sebagai peserta workshop, serta USAID Cegah.

Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mewacanakan penghapusan fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pejabat politik seperti menteri dan kepala daerah untuk mengurangi intervensi terhadap birokrasi sehingga menurunkan potensi transaksi jabatan ASN dan pelanggaran netralitas ASN yang seringkali terjadi di dalam instansi pemerintah. Jabatan PPK diharapkan dapat diberikan kepada pejabat ASN yang paling tinggi jabatannya dalam suatu instansi, yakni sekretaris jenderal atau sekretaris daerah.