Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 32 ayat (1) huruf b, mengamanahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN. Dalam rangka menjalankan kewenangan dimaksud, Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan sosialisasi terkait penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku pada seluruh instansi pemerintah sekaligus melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Instansi Pemerintah terhadap 4 (empat) aspek yaitu:

--- Baca Selengkapnya ---

Jakarta- Selasa, 14 Januari 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima kunjungan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ini merupakan kunjungan pertama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke Kantor KASN sejak dilantik oleh Presiden pada Kabinet Indonesia Maju.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyarankan agar penghapusan jabatan eselon III dan IV diprioritaskan untuk unit pelayanan publik seperti perizinan dan investasi.

"Prioritas yang jabatan pelayanan publik, sementara yang lain perlu dikaji kembali,” kata Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I DPD, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Jakarta- Salah satu ciri dari Good Governance (tata pemerintah yang baik) adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga diketahui oleh masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, pada hari Kamis (9/01), Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan pertemuan bersama beberapa media massa yang tergabung dalam Trans Media. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Transmedia Lantai 6, Jakarta, dan dihadiri oleh Ketua serta seluruh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara.