----- Download Selengkapnya -----

RMOLJateng. Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd dosen IAIN Kudus yang menjadi korban teror dan intimidasi Rektor atas pernyataanya mengenai dugaan jual beli jabatan Rektor IAIN Kudus sangat mengapresiasi gerak cepat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasalnya, pasca laporan dan permohonan perlindungan yang dikirimnya, telah direspon sangat cepat dan positif oleh KASN Republik Indonesia.

"Saya merasakan KASN sangat mengapresiasi surat yang saya kirim. Menurut saya KASN sebagai lembaga negara yang memiliki tupoksi mengawasi kinerja dan prefosionalisme aparatur sipil negara telah melakukan pelayanan yang baik dan cepat," ujar Saekan dalam keterangan tertulisnya kepada RMOLJateng, Sabtu (13/4/2019).

Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN akan mempengaruhi secara signifikan penyelenggaraan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran terhadap asas ini juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi.

Bandung - Forum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat melaporkan sebanyak sembilan orang ASN asal Kota Bandung ke Komisi ASN karena diduga tidak netral di Pilpres 2019. Satu dari sembilan orang yang dilaporkan itu sebagai lurah.

Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar Pius Widiyatmoko mengatakan sembilan ASN secara terbuka mengekspresikan dukungan kepada salah satu kandidat, baik melalui media sosial dan juga secara konvensional. "Terpantau oleh kita ada beberapa di Kota Bandung. Kemarin ada salah satu lurah di Kota Bandung menyatakan secara eksplisit dukungannya ke 02. Kemudian ada Pegawai Dishub Bandung ke 02 juga," ucap Pius di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (31/3/2019).