Di Era Industri 4.0, masyarakat memerlukan akses data yang cepat. Dokumen-dokumen perlu di siapkan secara digital, sehingga dapat diketahui masyarakat secara lebih cepat. Sebagai Negara besar, Indonesia memiliki ribuan produk hukum. Dengan banyaknya jumlah tersebut maka diperlukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bersifat Nasional. KASN sebagai salah satu Lembaga Negara yang mempunyai produk hukum, hari ini (24/6/20) berkunjung sekaligus berkonsultasi tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan salah satu tindaklanjut dari Surat Kepala BPHN nomor PHN-NN.03.05-18 tanggal 23 Maret 2020.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 36 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengundang tenaga profesional baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, untuk megisi lowongan jabatan Asisten KASN yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

Jakarta. Selasa (23/6/20) Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, KASN, dan Lembaga Administrasi Negara menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto dan Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto M.D.A. hadir pada kegiatan ini.

Pada masa kenormalan baru saat ini, KASN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN secara maximal. Senin (22/6/20) tim KASN dipimpin oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Mustari Irawan M.P.A, didampingi Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Andi Abu Bakar, melakukan Coaching Optimalisasi PMPSM (Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.