Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghentikan sementara proses seleksi terbuka terhadap lima jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama yang sedang dilelang. Sebab seleksi itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN) dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

Permintaan penghentian sementara proses lelang jabatan eselon II dari Komisi ASN itu tertuang dalam surat B-1108/KASN/5/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Banten di Serang dengan perihal Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Yang Dilaksanakan Sebelum Mendapatkan Rekomendasi KASN. Surat bertanggal 22 Mei 2018 dan ditandatangani Sofian Effendi, Ketua Komisi ASN.

Kabartiga.com, Bekasi – Hilangnya surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pelanggaran Netralitas yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, masih menjadi teka-teki.

Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  mengundang  tenaga  profesional yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi lowongan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan KASN, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial, yang dewasa ini telah menjadi sebagai sarana komunikasi yang sangat dinamis. Namun pegawai ASN harus menjunjung  tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta pembinaan profesi.