Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kementerian Pariwisata Tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Kementerian Pariwisata mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Pariwisata Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

---- Informasi Selengkapnya, Klik Disini ----

Jakarta- Tahap seleksi wawancara calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara periode 2019-2024 dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus 2019  di ruang Majapahit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi ini dilaksanakan selama dua hari mengingat sebanyak 23 orang peserta yang akan diwawancarai. Masing-masing peserta diberikan waktu 45 menit termasuk 7 menit didalamnya untuk presentasi rencana dan rancangan peserta jika terpilih menjadi anggota Komisi Aparatur Sipil Negara periode 2019-2024 nantinya. Pada tahap wawacara yang merupakan tahap seleksi akhir ini, para peserta seleksi diwawancarai oleh 5 orang panitia seleksi dan 2 orang pengamat yaitu Azwar Abubakar dan Mustopadjadja.

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pemberhentian sejumlah pejabat eselon dua dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bisa berbuntut panjang. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Ali Mazi beberapa jam pasca acara ground breaking RS Jantung dan pembuluh darah Kamis (29/8/2019), ternyata tidak diketahui apalagi memiliki rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Gubernur Sultra ini pun diduga menabrak aturan akibat kebijakannya tersebut.

“Kalau mutasi eselon dua terkait non job itu (pemberhentian sejumlah Kadis di Pemprov Sultra, res), kami tidak pernah memberikan rekomendasi,” kata Nurhasni, Asisten Komisioner KASN bidang promosi dan avokasi ketika dihubungi via ponselnya, Jumat (30/8/2019). Alumni S-2 Yokohama National University Japan ini menegaskan, untuk urusan pemberhentian pejabat pimpinan tunggi, KASN sangat selektif bahkan tidak begitu gampang untuk mengeluarkan rekomendasi.

JAKARTA – Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh 15 Camat se- Kota Makassar yang membuat video dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasangan Calon Nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’aruf Amin pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, pada akhirnya dapat dibuktikan pelanggarannya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kelima belas Camat tersebut direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar yaitu Walikota, untuk diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat.

Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan I Made Suwandi mengatakan, KASN melakukan upaya yang luar biasa dalam menyimpulkan hasil penyelidikan, karena para camat tersebut mengaku  bahwa video yang berisi pemberian dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan editan dan ikutnya seorang politisi yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo diakui mereka tidaklah benar. Mereka memberikan keterangan bahwa video tersebut dibuat terkait  kegiatan Gerakan Milenial  Anti Narkoba yang bertempat di Hotel Aston Makassar pada tanggal 19 Februari 2019.