Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Written by  Aug 26, 2019

Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan  pengumpulan data terkait Best Practice Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengumpulan data ini berkaitan dengan strategi yang telah dilakukan oleh Kementrian PUPR untuk mendorong penerapan kode etik dan kode perilaku pada Instansi Pemerintah lainnya. Data yang diperoleh KASN (2018:23-24) menunjukkan baru 50% Pemerintah Provinsi yang memiliki peraturan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan hanya 12% provinsi yang sudah melakukan sosialisasi. Sedangkan di Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 16% yang memiliki peraturan internal terkait kode etik dan 5% Instansi yang sudah melakukan implementasi peraturan kode etik dan kode perilaku. (15/5)

Pemilihan Kementerian PUPR sebagai best practice tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya Kementerian  PUPR dan berbagai penghargaan yang didapatkan oleh Kementerian PUPR dalam Bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan dalam penerapan kode etik dan kode perilaku di Kementerian PUPR tidak lepas dari komitmen pimpinan, peran Pegawai PUPR dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai. Oleh karena itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pengumpulan data terkait Best Practice Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 15 Mei 2019 di ruang rapat Biro SDM Kementrian PUPR, pada kesempatan ini Tim KASN dipimpin oleh Asisten Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, Ibu Septiana Dwiputrianti dan Kementerian PUPR dipimpin oleh Kepala Biro SDM dan Ortala, Bpk Asep Arofah Permana.  Bpk Asep Arofah Permana, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus bersyukur karena Kementerian PUPR dipercaya sebagai best practice dalam penerapan kode etik dan kode perilaku. Beliau juga menyampaikan, “Kami menyadari tidak ada gading yang tak retak, terutama dalam penerapan kode etik dan kode perilaku oleh karena itu kami (Kementerian PUPR) terus berusaha mengembangkan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN”.

Peraturan mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian PUPR yang tercantum dalam Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2017. Peraturan kode etik dan kode perilaku merupakan pedoman pegawai dalam menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai dilingkup Kementerian PUPR. Selain itu Kementerian PUPR memiliki budaya organisasi yang bernama “i Prove” yang memiliki arti  Intergritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner dan Etika-Akhlakul Karimah untuk mendorong penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai PUPR.

Pembentukan peraturan kode etik dan kode perilaku di Kementerian PUPR melalui beberapa fase hingga terbentuknya Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2017. Bermula dari motto kementerian “Berkerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat” yang dicetuskan oleh Ir. Sutami (Menteri PU Tahun 1963) terbentuklah nilai yang mendalam pada setiap Pegawai PU. Nilai yang mendalam pada setiap Pegawai PU kemudian dijadikan sebuah pedoman budaya organisasi yang dikenal denga “Budaya Kerja PNS Pekerjaan Umum” sebagai panduan dan nilai yang diturunkan pada setiap Pegawai PU. Selanjutnya pada tahun 2012 dibentuklah Permen PUPR NOMOR 06PRT/M/2012 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR, dan saat ini telah direvisi menjadi Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Perubahan peraturan pada Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2017 mengikuti berbagai hal serta perubahan strategis yang terjadi seperti, penyesuaian peraturan kode etik dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, perincian pada hal – hal yang diperbolehkan dan dilarang, perincian pada mekanisme penangan kasus, perubahan Majelis Kode Etik menjadi Dewan Kode Etik dan tindak lanjut pelaporan yang disampaikan kepada KASN sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014.

Kementerian PUPR melakukan berbagai pendekatan dalam mensosialisasikan peraturan.  Metode yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam melakukan sosialisais diantaranya melalui media seperti   banner, pamflet (di lift) dan berbagai media lainnya di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR juga melakukan pelatihan bagi Pegawai secara berkala dan Training of Trainer (TOT) mengenai kode etik dan kode perilaku. Setiap pemimpin juga memiliki komitmen dalam menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dengan menyampaikan nilai budaya organisasi secara berulang – ulang, baik dalam mentoring, rapat dan memulai kegiatan.

Selain melalui berbagai metode sosialisasi Kementerian PUPR juga memiliki reward dan punisment yang diatur dalam PermenPUR Nomor 26/PRT/M/2018,  sebagai langkah represif dalam mendorong penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai Kementerian PUPR. Pemberian reward kepada pegawai teladan seperti, mengikuti seminar di luar negeri, promosi jabatan, tunjangan kinerja yang diberikan setara atau dua kali tunjangan dengan level diatasnya,  pemberian angka kredit bagi jabatan fungsional dan lain sebagainya. Pemberian reward kepada pegawai diberikan setiap tanggal 3 Desember 2019 sekaligus memperingati hari PUPR. Sedangkan punishment terhadap pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sidang yang dipimpin oleh Dewan Kode Etik dan menyampaikan tindak lanjut pelanggaran kepada KASN.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Beberapa hal yang menajdi key succes factor dalam mendorong dan meregenerasi kode etik pada setiap pegawai sebagai berikut:

  1. Komitmen pimpinan dalam penerapan peraturan kode etik dan kode perilaku;
  2. Sense of belonging Pegawai terhadap nilai budaya organisasi “berkerja keras, berkerja cepat, berkerja tepat;”
  3. Strategi sosialisasi yang disampaikan oleh Kementerian PUPR;
  4. Evaluasi Peraturan kode etik dan kode perilaku secara berkala;
  5. Analisis resiko dalam penerapan kode etik dan kode perilaku dan;
  6. Regulasi mengenai reward and punishment.

pupr b

Last modified on Monday, 26 August 2019 16:38

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Berita Terkini