BERTEKAD BERANTAS KKN DENGAN KASN, KETUA KPK DAN KETUA KASN TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Written by  Jan 28, 2021

Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA bersama Ketua KPK, Firli Bahuri, Kamis (28/1/2021) menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya penegakan sistem merit di seluruh instansi pemerintah. Adapun salah satu indikator penerapan sistem merit yang baik adalah nihilnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Hingga saat ini setidaknya 81 instansi pemerintah di pusat dan daerah mendapatkan kategori baik serta sangat baik dalam penerapan sistem merit oleh KASN. Menurut Firli hal itu menandakan para instansi terkait telah berhasil mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

3da05518 8e6f 449e 9652 ba9dc1f88a86

Tidak hanya itu, predikat baik dan sangat baik juga menjadi tanda bahwa instansi tersebut sudah menjalankan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

“Namun, angka tersebut kalau kita bandingkan dari jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  tentu kurang lebih persentasenya masih perlu perhatian kita bersama,” kata Firli dalam acara Anugerah Meritokrasi KASN, Kamis (28/1/2021). 

“Kenapa? Merit system ini kalau kita kembangkan dan kita terapkan maka akan memberikan jaminan kepada seluruh pegawai kita, ASN kita, di dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” dia menambahkan. 

Ketua KPK periode 2019-2023 itu juga berpendapat, pelaksanaan sistem merit dapat meningkatkan pelayanan publik dan kapabilitas ASN. 

Di samping itu, merujuk kepada data berbagai kasus yang ditangani lembaga anti-rasuah itu, kejadian suap menjadi masalah terbanyak yang ditemukan. Hal tersebut lantas mendorong semangat perwujudan ASN yang bebas dari KKN. 

“Kalau semua pimpinan lembaga pemerintah dan instansi, badan swasta maupun milik usaha negara dan swasta serta pemerintah daerah, menerapkannya, maka tugas KPK dalam pemberantasan korupsi sudah berkurang,” terang Firli. 

e5948982 7d5d 4352 8203 bbb998e86e77

 

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« March 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Berita Terkini