Jakarta.  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, salah satu tujuan KASN adalah menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Rabu (8/7/20) KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan ini, dihadiri oleh KASN, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian PANRB. Hadir pada acara ini Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Sri Hadiati Wara Kustriani, MBA didampingi Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Septiana Dwiputrianti Ph.D, Mugi Syahriadi dan Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Andi Abu Bakar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara ( ASN).

KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I baru-baru ini (3/7/20) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi karena adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN telah dilaksanakan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian baik Menteri, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta menemukan solusi agar Instansi Pemerintah dapat segera merealisasikan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan oleh KASN kepada para PPK di Pusat dan Daerah.

Ketua KASN: KASN hadir untuk melindungi kedua pihak, Pejabat Pembina Kepegawaian dan ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian agar bertindak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan ASN agar tidak khawatir dalam bekerja apakah dimutasi atau tidak.

 

rdp juli1

 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Sekretariat Kabinet (Setkab) memiliki tugas yang saling terkait dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada birokrasi pemerintah. KASN bertugas untuk memastikan bahwa proses penjaringan calon Pejabat Pimpinan Tinggi baik melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif maupun mutasi/rotasi, telah dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas. Sedangkan Sekretariat Kabinet, melalui Tim Penilai Akhir (TPA) memiliki fungsi melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap para calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diusulkan oleh Pimpinan instansi,  yang selanjutnya pengangkatannya melalui Keputusan Presiden.

Kepatuhan Kepala Daerah dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia menjadi hal yang sangat krusial. Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN hadir untuk menjadi pedoman agar para Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam mengelola sumber daya aparatur di daerahnya masing-masing.  Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Walikota Gorontalo Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev baru-baru ini dalam menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor: B-817/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Dugaan Pelanggaran pada Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Walikota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nomor: 800/BKPP/860 tanggal 20 April 2020.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Berita Terkini