Komisi Aparatur SIpil Negara sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tugas mengawal pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penerapan sistem merit merupakan syarat utama untuk dapat menjamin penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan secara prima.

Berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian PANRB T.A. 2019 secara online melalui laman https://sscn.bkn.go.id, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

 

--- Lembar Pengumuman ---

 

 

Berdasarkan hasil penilaian seleksi makalah, nama-nama yang dinyatakan LULUS dan dapat mengikuti tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Manajerial (Assesment Centre) sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

 

 

(Jakarta, 05/12/19), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KASN yang dilaksanakan di Hotel Ambhara, Jakarta. Tim yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPANRB, Agus Uji Hantara, sebagai Penanggung Jawab Tim Evaluasi, bersama 7 (tujuh) anggota tim lainnya melakukan penilaian obyektif terhadap 8 area perubahan RB yang secara riil dilakukan di Lingkungan KASN.

 

FGD Bidakara1

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem telah selesai melaksanakan Focus Group Discussion ”Penegakan Netralitas (Imparsialitas) ASN” yang dilaksanakan di Ruang Bima Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

 

FGD ini dalam rangka mendukung kajian yang saat ini sedang dilaksanakan. Netralitas ASN tidak hanya mengandung arti politik, tetapi juga memiliki arti  pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Netralitas berdasarkan kajian yang sudah dilaksanakan tahun 2018 mengacu pada makna impartiality yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak, tidak memihak, bebas kepentingan, bebas intervensi, dan bebas pengaruh. 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem (PPS) telah selesai melaksanakan Focus Group Discussion ”Penegakan Netralitas (Imparsialitas) ASN” bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. FGD dilaksanakan dalam rangka mendukung kajian yang saat ini sedang dilaksanakan. Acara dibuka oleh Tasdik Kinanto selaku Wakil Ketua KASN. Dari internal KASN acara ini dihadiri: Agustinus Fatem (Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan), Mustari Irawan (Komisioner KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan), Arie Budiman (Komisioner KASN Bidang Promosi dan Advokasi), para asisten KASN serta jajaran pejabat lainnya. Dari eksternal dihadiri berbagai pihak diantaranya dari unsur instansi pemerintah: Kementerian PANRB, Kemendagri, Kominfo, Bappenas, BKPSDM Pemkot Depok, Lembaga Administrasi Negara, dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dari unsur akademisi dan universitas: Center for Study of Governance and Administrative Reform-Universitas Indonesia (CSGAR–UI), Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Lokal-Univ. Padjadjaran, dan Universitas Nusa Cendana NTT. Dari unsur Non Government Organization (NGO): USAID-CEGAH, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)–PBNU, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggara (FITRA). Kemudian dari unsur asosiasi profesi seperti Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) serta beberapa undangan lainnya.

 

--- Unduh Press Release ---

 

 

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi terhadap lamaran Asisten KASN, nama-nama yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

 

 

Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara menghadiri Focus Group Discussion(FGD) bersama Prospera dan APSC (Australian Public Service Commission) dengan topik Mobilitas Karir Perempuan Di Sektor Publik. Acara FGD ini dilaksanakan Di Hotel Le-Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kav 32-33 pada hari Rabu (20/10).

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repbulik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Panitia Seleksi mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

 

 

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Berita Terkini