Bandung. KASN mengapresiasi Instansi Pemerintah yang telah menerapakan sistem merit di lingkungannya. Wujud apresiasi tersebut ditunjukkan melalui penyerahan piagam dan hasil penilaian penerapan sistem merit kepada Instansi Pemerintah. Selasa, (1/12/20) Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto MDA didampingi Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2, Dr. Mustari Irawan MPA menyerahkan Piagam dan Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit kepada Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan predikat Baik dalam Penerapan Sistem Merit oleh KASN pada tahun 2019. Sesuai amanat Peraturan Perundang undangan, Senin (30/11/20) KASN melaksanakan Evaluasi 1 Tahun  Penetapan Predikat Baik Penerapan Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kamis (25/11/20) Kepala Sekretariat KASN, Abdul Hakim menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH). Pada kesempatan yang dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2020 tersebut, KASN berhasil meriah peringkat Terbaik III pada kategori Lembaga Non Struktural.

Surabaya. Sebagai Lembaga yang berperan dalam mengakkan sistem merit pada manajemen ASN, KASN tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, namun juga mengapresiasi Instansi Pemerintah yang telah menerapakan sistem merit di lingkungannya. Selasa, (24/11/20).  Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2020 dari KASN. Prestasi ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari penilaian sebelumnya tahun 2019 dengan capaian predikat “Baik”.

Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Acara dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri yang didampingi Deputi Penindakan Karyoto; Ketua KASN Agus Pramusinto; Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Plt Ketua BIG. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KASN didamping Wakil Ketua Tasdik Kinanto, Kepala Sekretariat Abdul Hakim dan Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1, IGN Agung Yulaiarta Endrawan. Pelaksanaan acara serah terima dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai salah satu Kementerian yang memiliki jumlah ASN terbesar di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih predikat sangat baik Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hal ini ditandai dengan penyerahan Hasil Penilaian Sistem Merit oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA, Senin (23/11/20) yang diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Jumat (20/11/20) KASN bekerjasama dengan Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA) dan Universitas Diponegoro menyelenggarakan Webinar bertajuk Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka di Universitas Diponegoro, Semarang dan secara virtual ini dihadiri oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ir. Dyah Lukisari, M.SI, dan Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama.

JurnalPatroliNews – Jakarta, Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara atau Komisi ASN pada Bidang Mediasi dan Perlindungan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan SH MH membuat atau menerbitkan inovasi Electronic Form (E-Form) Penilaian Pelayanan Medlin atau Mediasi dan Perlindungan Komisi ASN secara digital melalui metode “barcode qr”.

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Korpri sebagai wadah berhimpun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan dapat mendorong terciptanya perilaku imparsialitas PNS yg dimanifestasikan tidak hanya dalam momentum politik seperti pilkada saat ini, namun juga dalam hal pelayanan publik, pengambilan dan implementasi kebijakan serta manajemen ASN. Hal tersebut disampaikan Asisten KASN Bidang Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Dr. Irwansyah  Selasa (17/11/20) pada Seminar bertajuk “Peran Strategi KORPRI Jawa Tengah Dalam Melayani dan  Mempersatukan, untuk Menghadapi Masalah Bangsa” yg dilaksanakan di gedung Gradika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Berita Terkini