Berita KASN

Berita KASN (167)

Malang – Rapat percepatan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta monitoring evaluasi penerapan sijapti kembali digelar oleh Komisi ASN hari ini (13/6) di kota Malang, Jawa Timur. Rapat yang dipimpin oleh Komisioner Komisi ASN bidang monitoring dan evaluasi, Dr. Waluyo bertujuan agar setiap daerah memiliki peraturan daerah atau gubernur yang mengatur nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta memonitor penggunaan SIJAPTI dalam pelaksanaan seleksi terbuka. Tidak hanya itu, rapat ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu strategi nasional dalam pencegahan korupsi.

Bersama ini kami sampaikan pengumuman seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

 

untuk link :

1. Berita utama : Klik DIsini

2. Pengumuman Seleksi terbuka JPT Pratama : Klik Disini

3. Perpanjangan Seleksi terbuka JPT Pratama : Klik Disini

4. Pendaftaran : Klik Disini

 

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

 

 

Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)  sebagai sarana mempermudah penguna (Instansi Pemerintah) dan efisien dalam proses pengisian JPT melalui seleksi terbuka.(Dok. Pokja Monev)

 

 JAKARTA – Komisi ASN terus berbenah dalam meningkatkan layanan publiknya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan efisiensi anggaran kepada para stakeholdersnya khususnya dalam proses tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Atas dasar itu, Komisi ASN pada tahun 2017 telah melaunching Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi atau dikenal SIJAPTI. Dengan aplikasi Sijapti ini, Instansi pemerintah yang semula mengajukan permohonan pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan dokumen yang banyak dan tentunya tebal dan berat secara langsung ke Komisi ASN di Jakarta,  berubah menjadi pengajuan secara online. Tentunya perubahan sistem ini bermanfaat sekali dan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas tata kelola pengisian JPT. Para pelaksana khususnya dari daerah tidak perlu datang ke Jakarta dengan mengeluarkan  biaya tinggi dan waktu panjang untuk berkonsultasi atau mendapatkan persetujuan atau Rekomendasi KASN. Keseluruhan proses seleksi, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi, serta dokumentasi database JPT cukup dilakukan melalui aplikasi SIJAPTI.

 

Nurhasni (Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi) melakukan diskusi dengan Rahajeng Purwianti (Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri) dan jajaran Biro Kepagawaian Kemendagri terkait rencana peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (13/06/2019)

 

JAKARTA- Komisi ASN melalui Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi Nurhasni, sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan poros pemerintahan dan politik dalam negeri, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Biro Kepegawaian Kemendagri, Selasa (12/06).

 

Para Komisioner  bersama segenap Pegawai Komisi ASN, dalam  kegiatan Halal Bi Halal sehabis lebaran Idul Fitri 1440 H, di Kantor KASN Jakarta Selatan, Selasa (12/06/2019)

 

JAKARTA – Salah satu prasyarat Indonesia menuju negara maju berpendapatan tinggi (Upper Midle Income Countries) yaitu capaian indeks efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness Index)/IEP menempati skor lebih dari 80 (>80) dengan peringkat (ranking)  minimal pada posisi 35.

Bank Dunia mencatat, pada tahun 2018, IEP Indonesia sudah menempati peringkat 95. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan naik 26 tingkat atau kenaikan skor 8,81 IEP dalam 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 IEP Indonesia berada pada posisi/ranking 121 dengan skor 46, tahun 2017 ranking 98 dengan skor 53,37 menjadi ranking 95 dengan skor 54.81 pada tahun 2018 (Sumber: Laporan Tahunan KASN, 2018). 

Jakarta- Rabu (27/5) Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan forum diskusi mengenai perjalanan reformasi birokrasi Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Hotel Mercure Gatot Subroto. Forum diskusi ini diisi dengan pemaparan dua orang narasumber yaitu Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama, Kedeputian II Kantor Staf Presiden) dan Misbah Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Selain dari KASN, forum diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa instansi seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Staf Presiden, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Lembaga Ketahanan Nasional (AAKI Lemhannas), PATTIRO, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan lainnya.

Jakarta-Komisi ASN bersama PATTIRO melakukan pemantauan selama Maret-Mei 2019 yang dimulai sejak kampanye hingga Pemilu 2019. Pada hari ini (27/5) bertempat di Media Center, Komisi ASN memaparkan hasil pemantauan pelanggaran ASN salama Pemilu 2019. Pantauan ini dilakukan karena besarnya kemungkinan pelanggaran kode etik ASN terutama netralitas ASN. Lokasi pemantauan tersebar di provinsi Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang dengan memfokuskan ASN sebagai objek pantauan. Metode yang digunakan adalah penelusuran sosial media (online) dan pemantauan langsung (offline). Proses yang dilakukan dengan menulusuri pemilik akun sosial media yang menggunggah hal-hal terkait pemilu, memastikan pemilik akun tersebut (ASN) dengan melihat profil foto dan unggahan foto, mengumpulkan cuplikan layar (screenshot)unggahan yang mengarah pada netralitas ASN dan melaporkan ke aplikasi lapor.go.id dan lapor.kasn.go.id serta melakukan pemantauan langsung saat kampanye terbuka.

KASN-Batam. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerahnya masing-masing. Diharapkan peraturan tersebut, dapat mencegah perilaku koruptif ASN yang masih marak belakangan ini.

 

Dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

 

----- Download Lembar Pengumuman -----

 

JAKARTA- Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN serta Monitoring dan Monitoring Evaluasi Penerapan SIJAPTI sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau pada hari Kamis (25/04/2019), bertempat di Hotel Horison Ultima Palembang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar. Adapun peserta kegiatan dimaksud berasal dari Sekretaris Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota, serta para Inspektur Kepala BKD/BKPSDM Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 3 wilayah provinsi dimaksud.

Agenda Kegiatan

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Berita Terkini