Berita KASN

Berita KASN (214)

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repbulik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Panitia Seleksi mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

 

 

Jakarta, 12 November 2019 – Komisi Aparatur Sipil Negara turut berpartisipasi didalam Acara Launching Portal Aduan ASN & Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Jakarta- Senin, 11 November 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN dan Monitoring Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) pada tingkat Kementerian. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Sari Pacific Jakarta dan dibuka oleh Wakil Ketua Komis Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto.

Bali - Indonesian Association of Public Administration (IAPA) menyelenggarakan kongres untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IAPA periode 2016 – 2022, dan Ketua KASN Agus Pramusinto sebagai Ketua IAPA untuk periode 2016 – 2022. Selain itu, IAPA juga menyelenggarakan kegiatan Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Kuta, Bali, membahas berbagai isu terkini terkait reformasi birokrasi di era digital.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 368 tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PANRB dan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan pada pengumuman ini.

 

--- Unduh Lembar Pengumuman

--- Surat Lamaran CPNS

--- Surat Pernyataan Data Diri Pelamar CPNS

--- Surat Keterangan Dokter CPNS Disabilitas

 

 

Jakarta- Komisi Aparatur Sipil Negara menggelar upacara bendera di Lapangan Upacara Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, Senin (11/11).

Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Komisioner KASN Dr. Mustari Irawan, MPA. Dalam amanatnya, Mustari membacakan amanat Menteri Sosial yang mana bahwa semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang terdahulu hendaknya perlu kita tumbuh kembangkan di dalam hati sanubari segenap insan Warga Negara Indonesia. Selain itu, pada peringatan Hari Pahlawan ini mari kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 ini yaitu “Aku Pahlawan Masa Kini”.

Dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 36 ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenteang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengundang tenaga profesional untuk mengisi lowongan jabatan asisten KASN yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman 

--- Surat Lamaran 

--- Surat Pernyataan Tidak Parpol 

--- Surat Persetujuan PPK 

--- Surat Pernyataan Tidak Hukuman 

--- Daftar Riwayat Hidup (DRH)

 

Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat oleh Pemerintah. Pengawasan ini merupakan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan KASN dalam mengawal sistem merit manajemen ASN di dalam birokrasi Pemerintah seperti yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo, Ketua KASN Agus Pramusinto dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dengan para wartawan media massa nasional di Kementerian PANRB pada Rabu, (30/10)

Jakarta, 3 Oktober 2019 --- Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melantik 7 Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara terpilih periode 2019-2024 bertempat di Ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, pagi ini, Kamis (3/10).

 

pelantikan komisioner 43

 

Jakarta-Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dilaksanakan secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Sistem merit, menurut Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Penerapan sistem merit bertujuan agar setiap jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh orang yang tepat, yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan serta berpotensi menghasilkan kinerja tinggi. Penerapan sistem merit juga diharapkan dapat mendorong Instansi untuk melakukan pembinaan karier secara terarah dalam rangka menyiapkan calon pimpinan yang mumpuni di birokrasi Pemerintah.

Komisi ASN adalah lembaga mandiri yang dibentuk antara lain untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN. Untuk memastikan Instansi Pemerintah melaksanakan sistem merit maka Komisi ASN membangun sistem pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah. Komisi ASN telah mengembangkan instrument untuk mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan manajemen ASN berbasis merit. Instrument tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan KASN 9/2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Berita Terkini