Berita KASN (292)
Sebanyak 47 CPNS KASN Tahun Angkatan 2019 mengikuti program Bintalsik yang diselenggarakan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 6 hari yang dimulai dari tanggal 1 hingga 6 April 2019. Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi dalam sambutannya mengungkapkan, “Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sikap, mental dan perilaku saudara-saudara yang nantinya dapat diterapkan dalam mengemban tugas sebagai ASN yang penuh tanggung jawab.” ujarnya.
JAKARTA – Senin pagi (1/4/2019), 47 CPNS Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah berkumpul di halaman dan bersiap mengikuti kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik (Bintalsik). Para CPNS sudah berkumpul di lapangan KASN dan bersiap untuk berangkat lengkap dengan tas tentara sambil menyanyikan yel-yel. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CPNS KASN 2019. Selama enam hari, mereka akan mendapatkan pendidikan semi militer di Pusdiklat Bela Negara, Bogor.
Jakarta-Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif tahun 2019, pada tanggal 26 Maret 2019 Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), menerbitkan surat mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN). ASN yang dimaksud adalah seluruh ASN, tidak terkecuali ASN yang menjadi calon anggota Dewan Perwalikan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat itu ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat maupun daerah, Pejabat yang Berwenang (PyB), dan para ASN untuk disosialisasikan serta diterapkan.
----- Download Selengkapnya -----
Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) bersama Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit (kedua kiri), Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Rudy Sufahriadi (kiri) dan Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Komisi ASN Abdul Hakim (kanan) menunjukan berkas penandatangan MoU netralitas ASN, TNI dan Polri di Jakarta, Sabtu (23/3/2019). Penandatangan MoU tersebut sebagai komitmen netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pelaksaan kampanye terbuka pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan serta mempermudah pelayanan penerapan sistem merit pada seluruh instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat, pada hari Rabu (20/03) di Hotel Bidakara Jakarta, meluncurkan sebuah aplikasi baru yang diberi nama SIPINTER. Peluncuran aplikasi ini dilaksanakan dalam bentuk ceremonial event dengan dihadiri oleh beberapa instansi seperti Kementerian PANRB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, BSSN, Sekda, BPKP, PUPR, Bappenas, LAN, BKN, BKD Provinsi Riau, dan beberapa instansi lainnya serta beberapa media massa.
Jakarta-Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dengan menerapkan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk antara lain untuk mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah dalam kebijakan dan manajemen ASN.
----- Download Selengkapnya -----
JAKARTA- Sehubungan dengan pemberitaan di media masa tentang peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 13 Maret 2019 di Surabaya, yang diduga terkait dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama, Komisi ASN dengan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK yang telah berhasil membongkar kasus tersebut.
----- Download Selengkapnya -----
JAKARTA- Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh beberapa ASN dan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, terkait akhir dari penyelesaian sengketa kepegawaian antara Komisi ASN dengan ASN dalam wilayah provinsi Lampung pada akhir tahun 2015, dimana Komisi ASN dinyatakan kalah di tingkat pertama dan banding oleh Pengadian TUN Bandar Lampung dan PTUN Medan, maka untuk menjawab pertanyaan beberapa ASN dan masyarakat sebagaimana tersebut diatas dan agar tidak terjadi pemahaman yang simpang siur terkait permasalahan dimaksud, maka kami menjelaskan bahwa Komisi ASN telah memenangkan sengketa kepegawaian dimaksud di tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48K/TUN/2017, tanggal 7 Maret 2017 .
