Berita KASN (217)
Jakarta-Komisi ASN bersama PATTIRO melakukan pemantauan selama Maret-Mei 2019 yang dimulai sejak kampanye hingga Pemilu 2019. Pada hari ini (27/5) bertempat di Media Center, Komisi ASN memaparkan hasil pemantauan pelanggaran ASN salama Pemilu 2019. Pantauan ini dilakukan karena besarnya kemungkinan pelanggaran kode etik ASN terutama netralitas ASN. Lokasi pemantauan tersebar di provinsi Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang dengan memfokuskan ASN sebagai objek pantauan. Metode yang digunakan adalah penelusuran sosial media (online) dan pemantauan langsung (offline). Proses yang dilakukan dengan menulusuri pemilik akun sosial media yang menggunggah hal-hal terkait pemilu, memastikan pemilik akun tersebut (ASN) dengan melihat profil foto dan unggahan foto, mengumpulkan cuplikan layar (screenshot)unggahan yang mengarah pada netralitas ASN dan melaporkan ke aplikasi lapor.go.id dan lapor.kasn.go.id serta melakukan pemantauan langsung saat kampanye terbuka.
KASN-Batam. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerahnya masing-masing. Diharapkan peraturan tersebut, dapat mencegah perilaku koruptif ASN yang masih marak belakangan ini.
Dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:
----- Download Lembar Pengumuman -----
JAKARTA- Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN serta Monitoring dan Monitoring Evaluasi Penerapan SIJAPTI sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau pada hari Kamis (25/04/2019), bertempat di Hotel Horison Ultima Palembang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar. Adapun peserta kegiatan dimaksud berasal dari Sekretaris Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota, serta para Inspektur Kepala BKD/BKPSDM Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 3 wilayah provinsi dimaksud.
Jawa Timur-Kelompok Kerja Pengkajian dan Pengembangan Sistem (Pokja PPS) Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan sosialisasi aplikasi SIPINTER serta pemetaan sistem merit kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tanggal 11 April 2019. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan pemaparan Anom Surahno (Kepala BKD Jawa Timur) mengenai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Timur. Beliau menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan road map pelaksanaan sistem merit di tahun 2019 ini. Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 1 yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada good governance, pada RPJM 2 yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada reformasi birokrasi, pada RPJM 3 yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada penerapan sistem merit, dan pada RPJM 4 yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada perwujudan birokrasi berkelas dunia.
Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait Hasil Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 yang dilakukan PATTIRO. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi dan para Komisioner KASN, Maya Rostanti selaku Direktur PATTIRO, serta rekan-rekan dari berbagai media.
JAKARTA- Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Komisi ASN sebagai lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, netralitas ASN dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka Komisi ASN melaksanakan 3 kegiatan penting secara bersamaan untuk mendukung peran dan fungsi KASN tersebut. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Konferensi Pers terkait Hasil pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan Hasil Monitoring Netralitas ASN pada masa Kampanye pemilu 2019 yang dilakukan PATTIRO. Kegiatan lainnya yaitu Soft Launching Media Center Komisi ASN sebagai Pusat Data dan Informasi Terpadu, dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO tentang pemantauan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN pada Pemilu.
----- Download Siaran Pers -----
Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN akan mempengaruhi secara signifikan penyelenggaraan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran terhadap asas ini juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi.
Sebanyak 47 CPNS KASN Tahun Angkatan 2019 mengikuti program Bintalsik yang diselenggarakan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 6 hari yang dimulai dari tanggal 1 hingga 6 April 2019. Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi dalam sambutannya mengungkapkan, “Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sikap, mental dan perilaku saudara-saudara yang nantinya dapat diterapkan dalam mengemban tugas sebagai ASN yang penuh tanggung jawab.” ujarnya.
