Jakarta-Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dilaksanakan secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Sistem merit, menurut Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Penerapan sistem merit bertujuan agar setiap jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh orang yang tepat, yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan serta berpotensi menghasilkan kinerja tinggi. Penerapan sistem merit juga diharapkan dapat mendorong Instansi untuk melakukan pembinaan karier secara terarah dalam rangka menyiapkan calon pimpinan yang mumpuni di birokrasi Pemerintah.

Komisi ASN adalah lembaga mandiri yang dibentuk antara lain untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN. Untuk memastikan Instansi Pemerintah melaksanakan sistem merit maka Komisi ASN membangun sistem pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah. Komisi ASN telah mengembangkan instrument untuk mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan manajemen ASN berbasis merit. Instrument tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan KASN 9/2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.