Pertanyaan yang Sering Diajukan - Semua Tanya Jawab

Silahkan pilih kategori pertanyaan anda?

Pencarian FAQs
Lihat semua pertanyaan yang sering diajukan
  1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:  
  2. Pasal 108,  Pasal 109, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 120
  3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  4. Pasal 205, Pasal 208, Pasal 233, Pasal 234  dan Pasal 235
  5. UU No.10 Tahun 2015 Pasal 71, tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tetntang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:
  6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Catatan:

 

Peraturan Ketua KASN tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka yang dapat menjadi acuan bagi instansi dalam menyiapkan dan melaksanakan seleksi terbuka sedang diuji-cobakan dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Jika sudah selesai akan diunggah ke website kasn.go.id

KASN berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT. Tahapan ini mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan  dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

Pengawasan dilaksanakan secara preventif maupun represif melalui penerbitan rekomendasi berdasarkan laporan yang disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maupun atas inisiatif  sendiri dari KASN.

KASN berwenang menerbitkan rekomendasi untuk pengisian JPT Utama dan Madya dalam hal:

    a. Pembentukan panitia seleksi;
    b. Pengumuman jabatan yang lowong;
    c. Pelaksanaan seleksi; dan
    d. pengusulan nama calon.
   
Sedangkan untuk pengisian JPT Pratama, KASN juga diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi dalam hal:

    a. Pembentukan panitia seleksi;
    b. Pengumuman jabatan yang lowong;
    c. Pelaksanaan seleksi; dan
    d. Pengusulan nama calon;
    e. Penetapan calon; dan
    f. Pelantikan

Seleksi terbuka pengisian JPT pada instansi pemerintah dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut:

    1. Terdapat posisi JPT yang lowong, karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut sudah memasuki masa pensiun, mutasi ke jabatan/instansi/daerah lain, meninggal dunia, diberhentikan dari posisi JPT atas kemauan sendiri ataupun tidak atas kemauan sendiri;
    2. Terdapat jabatan yang pejabatnya masih aktif, namun akan lowong dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan atau kurang dikarenakan pejabat tersebut akan memasuki usia pensiun;
    3. Terjadi restrukturisasi organisasi, dimana terdapat jabatan-jabatan yang baru dibentuk dan perlu diisi sebagai akibat pemecahan dan/atau penggabungan jabatan.

Bagi instansi yang telah menerapkan sistem merit, maka pengisian JPT dengan seleksi terbuka dapat dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 2014.

Sehubungan dengan itu, KASN sedang menyusun Pedoman Evaluasi Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah untuk menjadi acuan dalam KASN menilai apakah suatu instansi sudah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN sehingga dapat melakukan seleksi yang lebih sederhana prosedurnya karena sudah mempunyai talent pool dan menerapkan talent management. Pedoman tersebut dapat juga digunakan KASN dalam membina instansi yang sedang membangun sistem manajemen berdasarkan sistem merit.

Pengisian JPT paska restrukturisasi organisasi dilakukan melalui:

    1. Pengukuhan (penetapan dan pelantikan ulang) bagi pejabat yang jabatannya tidak mengalami perubahan nomenklatur dan tugas dan fungsi, atau mengalami perubahan nomenklatur namun tugas dan fungsi tidak mengalami perubahan yang signifikan;
    2. Mutasi ke jabatan lain yang lowong, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki pejabat yang jabatannya digabung, dihapus atau statusnya turun,  dan mutasi tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme job fit.
    3. Seleksi terbuka bagi jabatan yang masih lowong setelah pengisian melalui pengukuhan dan mutas dilaksanakan.

    a. Pansel dibentuk dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian  setelah mendapat rekomendasi dari KASN (pasal 120). Untuk itu PPK harus       mengajukan usulan susunan anggota pansel dengan melampirkan biodata kandidat pansel, untuk ditelaah dan diperhatikan kesuaiannya dengan syarat untuk menjadi anggota Pansel yang sudah ditetapkan.
    b. Berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang
    c. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari unsur internal instansi paling banyak 45% dan unsur eksternal instansi paling sedikit 55% .


Pansel untuk seleksi terbuka JPT terdiri dari unsur;

    a. Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang
    b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dengan kebutuhan kompetensi teknis
    c. Akademisi/pakar/professional yang mempunyai keahlian di bidang manajemen SDM dan/atau bidang yang terkait dengan jabatan yang
    d. Khusus untuk JPT Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota, pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, dan untuk JPT Sekda Provinsi, pansel dapat diangkat dari kementerian terkait.
    e. Pembentukan memperhatikan keterwakilan gender.

Instansi dapat mengganti anggota pansel yang tidak dapat melanjutkan tugasnya dalam proses seleksi. Usulan penggantian anggota pansel ini harus dikoordinasikan dengan KASN.

KASN melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan seleksi terbuka. Jika terdapat indikasi pelanggaran, maka KASN akan melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. KASN dapat:

    a. Menghentikan proses seleksi dan meminta proses seleksi diulang dari awal apabila terbukti pelanggaran telah terjadi
    b. Merekomendasikan instansi untuk melanjutkan seleksi setelah dibuktikan pelanggaran tidak terbukti
    c. Mengganti anggota pansel yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan
    d. Menggugurkan peserta seleksi yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 109 menyediakan peluang bagi non-PNS untuk menduduki JPT Utama dan Madya untuk jabatan-jabatan tertentu dengan persetujuan Presiden. Pengisian JPT dari non-PNS dilakukan melalui seleksi terbuka.

PPK dapat menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka kesempatan bagi non-PNS, untuk mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif jabatan - jabatan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah.

Persyaratan untuk non-PNS mengikuti seleksi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari KASN



    a. Anggota TNI dan POLRI dapat menduduki JPT di instansi pemerintah melalui  proses seleksi terbuka. Apabila terpilih dan sebelum dilantik dalam JPT, yang bersangkutan harus melepaskan statusnya sebagai anggota TNI dan POLRI dan beralih menjadi PNS;
    b. Terdapat sejumlah JPT di beberapa instansi  yang krrena kualifikasi dan kompetensinya maka dapat diduduki oleh anggota TNI dan POLRI tanpa mereka harus beralih status menjadi PNS. Jabatan-jabatan dan instansi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden.


    a. Membuat syarat jabatan yang diskriminatif, menghalangi kelompok tertentu untuk melamar;
    b. Mengumumkan lowongan dan penerimaan lamaran dalam jangka waktu yang terlalu singkat sehingga tidak banyak calon yang sempat melamar;
    c. Pansel dipilih dari orang yang kompetensinya kurang terkait dengan manajemen sdm dan/atau jabatan yang akan diisi.
    d. Pansel dipilih dari pejabat yang kurang netral dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
    e. Seleksi tidak menggunakan metode yang standar sehingga hasil seleksi kurang dapat dipercayai obyektivitasnya.
    f. Asesor dan/atau assessment center tidak obyektif
    g. Intervensi politik terhadap pansel dalam melakukan seleksi dan menetapkan 3 nama calon terbaik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (14), Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ditegaskan bahwa kewenangan penetapan, pengangkatan, pemberhentian ASN berada ditangan Pejabat Pembina Kepegawaian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016, ditegaskan bahwa Kepala Daerah tidak dapat melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah daerahnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalama Negeri

Terkait dengan rencana pengisian jabatan pimpinan tinggi pasca 6 (enam) bulan setelah pelantikan Saudara, maka sesuai ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka terdapat 3 (TIGA) mekanisme yang dapat dilakukan yakni :

a.               Pengisian Jabatan Lowong melalui seleksi terbuka, dan

b.               Mutasi pengisian JPT Lowong dari JPT lainnya dalam satu instansi sesuai ketentuan Pasal 131 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa :

1)               Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi diantara pejabat yang ada

2)               Pengisian JPT sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat :

-                  Satu klasifikasi Jabatan (satu rumpun jabatan)

-                  sesuai standar kompetensi jabatan dan

-                  telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

3)               Pengisian JPT sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara  

c.               Mutasi antar  JPT dari JPT lainnya dalam satu instansi sesuai ketentuan Pasal 132 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa :

1)               Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi

2)               Mutasi sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat :

-                  sesuai standar kompetensi jabatan dan

-                  telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

3)               Pengisian JPT sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara  

Untuk pengisian JPT Pratama melalui mekasnisme seleksi terbuka, KASN dapat memberikan persetujuan untuk melaksanakan seleksi terbuka setelah Saudara menyampaikan Data sebagai berikut :

a.               Dokumen Perencanaan seleksi yang berisi :

1)               Daftar JPT Pratama yang akan diseleksi terbuka

2)               Alasan Pengisian JPT Pratama (Misalnya Pensiun, mengundurkan diri, dan lain-lain)

3)               Standar Kompetensi setiap Jabatan (Manajerial, Teknis/Bidang dan Sosio kultural

4)               Metode Seleksi yang digunakan antara lain Seleksi Administrasi, Uji Makalah, Uji Kompetensi, Wawancara, Rekam Jejak, Tes Kesehatan

5)               Persyaratan Administratif Calon Pelamar dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 huruf c angka 6 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

6)               Daftar Panitia Seleksi dilengkapi dengan Biodata setiap anggota Pansel dengan mengacu pada ketentuan Pasal 114, 115 dan 116 PP Nomor 11 tahun 2017

7)               Lembaga yang akan melakukan Uji kompetensi

8)               Draf Pengumuman Seleksi sesuai ketentuan Pasal 117 (4) PP Nomor 11 tahun 2017.

b.               Lampiran dokumen terkait data informasi JPT yang akan diseleksi yakni,

1) SK Pensiun, Surat Pengunduran diri, Keputusan Pengadilan atau Penetapan tersangka Pejabat yang lama berdasarkan alasan pengisian JPT yang lowong

2) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Kompetensi (bila ada/optional)

Sedangkan untuk pengisian JPT Pratama melalui mekasnisme mutasi mengisi jabatan lowong, KASN dapat memberikan persetujuan setelah Saudara menyampaikan Data sebagai berikut :

a.               Dokumen Perencanaan seleksi yang berisi :

1)               Daftar JPT Pratama yang akan diisi melalui mutasi

2)               Alasan Pengisian JPT Pratama (Misalnya Pensiun, mengundurkan diri, dan lain-lain)

3)               Standar Kompetensi setiap Jabatan (Manajerial, Teknis/Bidang dan Sosio kultural

4)               Metode Seleksi yang digunakan antara lain : Uji Kompetensi, Wawancara, Rekam Jejak

5)               Daftar Panitia Seleksi dilengkapi dengan Biodata setiap anggota Pansel dengan mengacu pada ketentuan Pasal 114, 115 dan 116 PP Nomor 11 tahun 2017

6)               Lembaga yang akan melakukan Uji kompetensi

b.               Lampiran dokumen terkait data informasi JPT yang akan dimutasi yakni,

1) SK Pensiun, Surat Pengunduran diri, Keputusan Pengadilan atau Penetapan tersangka Pejabat yang lama berdasarkan alasan pengisian JPT yang lowong

2) Penjelasan tertulis dari PPK terkait Jabatan-jabatan yang memiliki kualifikasi/perumpunan yang sama dengan jabatan yang akan diisi melalui mutasi

3). Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Kompetensi (bila ada/optional)

Dalam ketentuan 132 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditegaskan:

a.               Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi

b.               Mutasi sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat :

-                  sesuai standar kompetensi jabatan dan

-                  telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

c.               Pengisian JPT sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara  

Sedangkan untuk Untuk pengisian JPT Pratama melalui mekasnisme mutasi antar JPT dalam satu instansi, KASN dapat memberikan persetujuan setelah Saudara menyampaikan Data sebagai berikut :

a.               Dokumen Perencanaan seleksi yang berisi:

1)               Daftar JPT Pratama yang akan dilakukan mutasi

2)               Alasan Mutasi (Misalnya sudah menduduki jabatan lebih dari dua tahun, mengundurkan diri, dan lain-lain)

3)               Standar Kompetensi setiap Jabatan (Manajerial, Teknis/Bidang dan Sosio kultural

4)               Metode Seleksi yang digunakan antara lain : Uji Kompetensi, Wawancara, Rekam Jejak

5)               Daftar Panitia Seleksi dilengkapi dengan Biodata setiap anggota Pansel dengan mengacu pada ketentuan Pasal 114, 115 dan 116 PP Nomor 11 tahun 2017

6)               Lembaga yang akan melakukan Uji kompetensi

b.               Lampiran dokumen terkait data informasi JPT yang akan dimutasi yakni:

1) SK Jabatan terakhir, surat pernyataan bagi JPT Pratama yang mengundurkan diri

2). Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Kompetensi (bila ada/optional)

Pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dimaknai  bahwa  calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dimaksud :

a.               Pernah bertugas pada Instansi atau Unit Kerja yang sama dengan Instansi yang dilamar atau instansi lain yang terkait.

b.               Pernah bertugas di unit kerja yang berbeda dengan Instansi yang dilamar tetapi tugas dan fungsinya terkait dengan jabatan yang dilamar

c.               Pengalaman kerja dihitung secara kumulatif mulai sejak pengangkatan pertama sebagai CPNS sampai dengan Jabatan yang saat ini sedang diduduki.

Bagi Pejabat fungsional yang ikut dalam seleksi terbuka JPT, maka kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan, bukan menjadi keharusan.

Materi Ujian Kompetensi terkait kesesuaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) dengan jabatan yang tepat dengan persyaratan kompetensi jabatan yang akan didudukinya, untuk itu ujian yang diberikan dalam bentuk

a.               Pemetaan profil kompetensi melalui assesmen

b.               Penguasaan bidang tugas melalui uji makalah dan wawancara

c.               Rekam jejak kinerja melalui wawancara

berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di larang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan Perundang undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 133 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terhadap Pejabat dimaksud harus dilakukan penilaian kembali dan berdasarkan hasil penilaian tersebut selanjutnya dilakukan Mutasi antar JPT Pratama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 120  ayat (5) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ditegaskan bahwa rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat, sehingga apabila PPK dalam pelaksanaan manajemen ASN khususnya penempatan JPT Pratama, melaksanakan suatau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka KASN akan mengeluarkan rekomendasi, dan apabila tidak ditindaklanjuti maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2014 dimaksud, maka KASN akan merekomendasikan ke Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK dan PYB yang melanggar Sistem Merit dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mekanisme pelaksanaan mutasi didasari oleh hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, dan tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), karena keberadaan Baperjakat tidak dikenal lagi baik dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 maupun dalam PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Komposisi panitia seleksi untuk Mutasi sama dengan komposisi panitia seleksi terbuka yakni maksimal 45 % dari unsur internal dan minimal 55 % dari unsur eksternal.

Berkaitan dengan usia pelamar, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 107 huruf (c) angka 6 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditegaskan bahwa usia paling tinggi untuk diangkat pada JPT Pratama adalah 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga apabila ada pelamar yang usianya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar tentu tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama

Bahwa calon  Pejabat Pimpinan Tinggi yang bersangkutan saat ini sedang menduduki atau sebelumnya pernah menjadi Pejabat Administrator (Eselon III a dan III b) atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun 

Berkenaan dengan ketentuan persyaratan pengalaman jabatan terkait jabatan yang dilamar secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun, tidak dapat dimaknai hanya pada jabatan yang dilamar, tetapi juga jabatan terkait lainnya dengan kriteria:

a.               Pernah bertugas pada Instansi atau Unit Kerja yang sama dengan Instansi yang dilamar atau instansi lain yang terkait.

b.               Pernah bertugas di unit kerja yang berbeda dengan Instansi yang dilamar tetapi tugas dan fungsinya terkait dengan jabatan yang dilamar

c.               Pengalaman kerja dihitung secara kumulatif mulai sejak pengangkatan pertama sebagai CPNS sampai dengan Jabatan yang saat ini sedang diduduki.

Terkait dengan persyaratan lainnya seperti Diklatpim agar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Apabila jumlah pelamar yang kurang, maka Panitia seleksi dapat melakukan langkah-langkah seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa “ Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi”.

1. Bagaimana Asas Seorang Aparatur Sipil Negara yang harus ditaati pada periode Pemilihan Kepala Daerah serentak?

Jawab:

Seorang Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melaksanakan Asas Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak , sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2, UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas.

 

2. Bagaimana Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara yang harus dijunjung disaat Pemilihan Kepala Daerah serentak?

Jawab:

Seorang Aparatur Sipil Negara harus menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

 

3. Bagaimana Kode Etik dan Perilaku Seorang Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi Pemilihan Daerah serentak?

Jawab:

Seorang Aparatur Sipil Negara harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan setiap tugasnya yaitu memberikan pelayanan publik.

1. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh menghadiri kampanye atau deklarasi politik terhadap calon kepala daerah / wakil kepala daerah / Capres / Cawapres / Caleg ?

Jawab:

Tidak boleh, seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan kampanye atau deklarasi politik akan dikenakan Hukuman Disiplin.

 

2. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh membuat unggahan, membagikan, menyukai, mengomentari konten pada media sosial yang bermuatan unsur politik?

Jawab:

Tidak boleh, seorang Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi Asas Netralitas dalam bermedia sosial. Sehingga, apabila ASN ditemukan membuat, membagikan, menyukai, mengomentari konten bermuatan politik, yang bersangkutan dapat dikenakan dengan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang.

 

3. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh membuat simbol / gesture tubuh yang mengisyaratkan keberpihakan politik?

Jawab:

Tidak boleh, keberpihakan politik adalah bentuk pelanggaran dari Asas Netralitas seorang Aparatur Sipil Negara. Seorang ASN dituntut untuk bersikap netral dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya diskriminasi.

 

4. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh menyediakan fasilitas untuk kampanye politik?

Jawab:

Tidak Boleh, seorang ASN tidak diperkenankan untuk memanfaatkan fasilitas Negara dalam rangka fasilitasi tindakan politik praktis. ASN yang menyediakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dapat dikenakan dengan Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

 

5. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara memiliki hak politik dan boleh memilih dalam sebuah pesta demokrasi / Pilkada?

Jawab:

Boleh, seorang ASN merupakan Warga Negara yang memiliki hak untuk memilih dalam PILKADA.

 

6. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh menyuarakan pilihan politiknya kepada publik?

Jawab:

Tidak Boleh, pilihan politik dari seorang ASN hanya dilakukan pada bilik suara, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain dan di deklarasikan kepada publik.

 

7. Apakah seorang Aparatur Sipil Negara boleh mencalonkan diri sebagai Gubernur / Bupati / Walikota?

Jawab:

Tidak boleh, selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri sebagai PNS sebelum ditetapkan sebagai anggota / pengurus partai politik, dan apabila akan menempati jabatan – jabatan politik.

 

8. Apa yang terjadi apabila Aparatur Sipil Negara tidak mundur dari jabatannya disaat mencalonkan diri sebagai Gubernur / Bupati / Walikota?

Jawab:

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban akan dikenakan Hukuman Displin Tingkat Berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (Hukuman Displin Berat).

 

9. Apakah dampak yang akan didapatkan bagi ASN yang dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat?

Dampak yang akan didapatkan oleh ASN yang dikenakan Hukuman Displin Tingkat Sedang atau Berat adalah:

Jawab:

- Penundaan dan penurunan pangkat;
- Penundaan promosi dan Penurunan jabatan;
- Tidak dapat menjalani Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Penundaan kenaikan gaji;
- Tidak dapat mengikuti Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Apa hukuman yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Netralitas?

Jawab:

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Netralitas dapat dikenakan sanksi tergantung pada derajat kesalahan dan dampaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 7,  PP 53 Tahun 2010. Untuk jenis hukuman disiplin yang dikenakan sebagai berikut:

1. Jenis Hukuman Disiplin Sedang:

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  3. Penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. Jenis Hukuman Displin Berat:

  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. Pembebasan dari jabatan;
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  5. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Peraturan apa saja yang mengatur seorang Aparatur Sipil Negara dalam menjaga asas Netralitas?

Jawab:

  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (attachment);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (attachment);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS (attachment);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil (attachment);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (attachment);
  6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (attachment) ;
  7. Peraturan Ketua KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 (attachment).

Tujuan penerapan kode etik bagi ASN adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi, kredibilitas ASN, memberikan panduan bagi ASN karena ada hal terkait larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Kode etik dan kode perilaku ini juga mencegah kecurangan dan membentuk ASN yang berintegritas dan professional dan berorientasi pada tugasnya.

Semisal perilaku yang menerima gratifikasi ketika bekerja karena hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Menjelang pilkada biasanya ada gerakan mobilisasi ASN untuk mendukung calon dan ini termasuk pelanggaran berat dalam kode etik dank ode perilaku, juga membuat keputusan yang dapat memihak salah satu calon tertentu.

Masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke KASN, sesuai dengan kewenangan kami yang tertuang dalam UU No.5 tahun 2014. Nantinya KASN akan melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan informasi, melakukan pemanggilan dan gelar perkara lalu akan diputuskan pelanggarannya sesuai dengan klarifikasi pelanggarannya. Jika termasuk dalam kategori berat dapat diturunkan jabatannya bahkan dapat diberhentikan secara tidak hormat. Berdasarkan UU tersebut juga, seharusnya dibentuknya Majelis Kode Etik di lingkungan instansi tersebut yang dapat mendukung dalam pengawasan secara langsung dalam penegakan kdoe etik dank ode perilaku.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Berita Terkini