Manajemen kinerja menjadi aspek krusial dalam penerapan sistem merit. Berdasarkan temuan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), aspek ini menjadi salah satu yang perlu dibenahi di samping aspek pengembangan karier dan promosi serta mutasi. Oleh karena itu, demi mengoptimalkan penyelenggaraan manajemen kinerja di instansi pemerintah, KASN melaksanakan Forum Pojok Komunitas #2 Community of Practice (CoP) bertajuk "Sistem Manajemen Kinerja Pegawai: Metode Penilaian Kinerja dan Tindak Lanjut Penilaian, di Jakarta Utara, Selasa-Rabu (19-20/8/2022). 

Menurut Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani, kegiatan COP dibangun dan didesain sebagai wadah belajar dan saling berbagi dari narasumber maupun sesama anggota.

"Jadi kalau sudah masuk anggota CoP, janganlah merasa segan atau malu untuk berkomunikasi. KASN memang memberikan wadah dan  saluran, tetapi langkah selanjutnya adalah Ibu/Bapak sekalian yang bisa menghidupkan community ini," terang Sri Hadiati. 

Lebih lanjut, menurut Komisioner KASN, berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan KASN, manajemen kinerja menjadi salah satu yang membutuhkan banyak usaha. Sebab dalam praktiknya, setelah penilaian kinerja dilakukan, masih tidak ada tindak lanjut. 

"Setelah penilaian kinerja seharusnya ada tindak lanjutnya. Kita lakukan analisisnya kenapa kalau tidak tercapai, kalau sudah tercapai kita berikan target yang lebih tinggi. Itu semua adalah next step setelah penilaian kinerja," Sri Hadiati menjelaskan. 

Sri Hadiati kemudian mendorong setiap instansi pemerintah untuk memberikan penilaian kinerja secara objektif. Penilaian kinerja diberikan sesuai instrumen yang berlaku guna mendorong perbaikan kerja para ASN. 

Sebagai informasi, dalam kegiatan COP ini, dihadiri tujuh instansi pemerintah secara luring, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Pemkot Kupang, Pemkab Tabanan, Pemkab Ngawi, Pemkab Klaten, Pemkot Batu, dan Pemkab Barito Kuala. Sementara itu, 16 instansi pemerintah lainnya hadir secara daring. 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jawa Barat, Oky Putranto, dan Analis Kepegawaian Ahli Pertama BKD Jawa Barat, Iqbal Muharam, pada CoP ini memberikan paparan mengenai best practices pengelolaan manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah paparan, instansi pemerintah yang hadir secara luring melakukan self assessment terkait manajemen kinerja di instansi masing-masing. (NQA/HumasKASN)