Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengajak Bakohumas untuk menyebarkan pesan netralitas birokrasi melalui slogan ASN PILIH NETRAL, Rabu (22/11/2023). Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tren kenaikan pelanggaran netralitas ASN menjelang kontestasi Pemilu.

Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, menyampaikan pada 2022, KASN menerima 60 pengaduan, dengan 16 (26,7%) di antaranya terbukti melanggar, dan sebanyak 10 (62,7%) sudah ditindaklanjuti oleh PPK. 

“Sementara pada tahun 2023, hingga tanggal 15 November jumlah pengaduan mengalami peningkatan menjadi 201, dimana 88 (43,8%) di antaranya terbukti melanggar, dan 59 (67,1%) sudah mendapatkan tindaklanjut dari PPK,” sebut Tasdik. 

Sementara itu, Asisten KASN, Iip Ilham Firman, menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran netralitas ASN. 

“Berdasarkan pengawasan KASN, ada lima faktor utama yakni spoil system, budaya paternalistik birokrasi, intervensi politik, ketidakpahaman ASN akan regulasi, serta kekerabatan,” ujarnya.

Iip juga menambahkan bahwa tidak jarang ASN yang memiliki otoritas dan sumber daya seringkali lengah menjaga komitmen netralitas dalam menjalani rutinitas kedinasan mereka. 

“Penggunaan anggaran, aset,  logistik,  hingga pengerahan sumber daya manusia untuk kegiatan politik sering terjadi namun memang sulit dibuktikan,” tandasnya. 

Selanjutnya, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sipil untuk mewujudkan ekosistem pemilu yang inklusif dan demokratis. 

“Pertaruhan kita untuk menjaga netralitas ASN sangatlah besar. Kita tidak bisa sendiri untuk membentengi diri. Humas pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat sipil agar bisa mendeteksi, menanalisis, dan mengungkap pelanggaran netralitas”, pesan Titi.

Sebagai penutup, Pengamat Sosial Media, Enda Nasution, menyimpulkan, seiring dengan maraknya intervensi politik di ruang digital, setiap humas pemerintah sebaiknya memaksimalkan kampanye slogan ASN PILIH NETRAL baik melalui penggunaan logo, twibbon, maupun penyebaran poster edukasi pentingnya netralitas. 

Diharapkan upaya ini dapat meneguhkan komitmen netralitas ASN dalam mengejar mimpi netralitas birokrasi. (jkh/nqa)