Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Iwan Agustiawan Fuad, mengatakan pengelolaan SDM di Tanah Air masih dibayangi tingginya intervensi politik. Adanya faktor politik atau kedekatan tersebut mengganggu pengelolaan SDM yang didasarkan kepada kinerja dan kompetensi. Hal tersebut disampaikan Iwan dalam Asistensi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (28/7/2022). 

"[Saat ini masih ada] sejumlah pelanggaran dalam manajemen dan kebijakan ASN. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berkoordinasi dengan KASN," sebut Iwan. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asisten KASN menyebut KASN tengah meluncurkan strategi quality assurance melalui Community of Practice Sistem Merit (CoP). COP merupakan sekumpulan praktisi manajemen ASN dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki pengalaman, minat, perhatian, dan pandangan yang sama terhadap ide, masalah, perkembangan isu penerapan sistem merit untuk saling bertukar dan berbagi pengetahuan dan informasi. 

"Sehingga bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan anggota dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari implementasi sistem merit," jelas Iwan. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Tengah, Nuryakin, menerangkan, asistensi yang diberikan oleh KASN dapat memotivasi pihaknya untuk memaksimalkan implementasi sistem merit. (arm/nqa)