Pandemi corona telah memasuki tahun ketiga. Berbagai aspek kehidupan telah terdampak, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Merespons hal tersebut, sektor pemerintah bersama akademisi ASEAN, Australia, dan Korea Selatan, mengadakan knowledge and experiences sharing membahas implementasi kebijakan dalam pembangunan nasional di negara masing-masing. 

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono, yang bertindak sebagai chairperson dalam acara tersebut mengatakan, pandemi corona membuat situasi serba tidak menentu. Terlebih dengan kehadiran varian baru, omicron, saat ini, membuat beberapa negara kembali menutup aksesnya untuk warga dari luar negeri. Maka dari itu, menurut Komisioner KASN, kerja sama multilevel dibutuhkan dalam menghadapi dan mengentaskan pandemi. 

"Paling penting semua pemerintah di ASEAN dan Korea Selatan bekerja sama untuk mengatasi global pandemic," ucap Rudiarto, Jumat (14/1/2022). 

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof. Eko Prasojo. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah setelah pandemi nantinya adalah bagaimana dapat membuat kebijakan yang melibatkan multisektor, seperti masyarakat, privat, dan lain sebagainya. Di samping itu, suplai data yang baik sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mewujudkannya, pemerintah dituntut supaya adaptif dan mewujudkan transformasi digital. Maka dari itu, ke depan dapat terwujud trans administration dan trans corporation. (NQA/HumasKASN)