Transformasi digital saat ini menjadi hal penting yang tidak dapat terhindarkan. Transformasi digital bagi sebuah negara berperan dalam mengubah pola pikir (mindset), cara kerja, hingga budaya dalam menggunakan teknologi. Perubahan tersebut berdampak kepada pelayanan publik yang makin optimal. Indonesia sendiri saat ini tengah bergerak menuju transformasi digital. Pemerintah telah menyusun road map transfomasi digital 2021-2024 dengan empat pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur digital secara masif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pelatihan digital untuk sumber daya manusia (SDM).
Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, transformasi digital mengubah cara-cara lama dengan sistem baru yang serba cepat dan tak terbatas. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja yang kolaboratif antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. "Saya percaya transformasi digital membuat birokrasi lebih agile (lincah) dan lebih cepat. Transformasi digital membantu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Transformasi digital dengan adanya media sosial membuat pemerintah lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, seperti mendengar aspirasi mereka. Kita tidak lagi menggunakan cara lama dari pintu ke pintu," papar Agus dalam Talkshow Digital Transformation of the Indonesian Bureaucracy: Super Apps and the Indonesian Digital Ecosystem, Selasa (25/1/2022).
Meski begitu, dalam upaya menuju transformasi digital, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah digital divide atau kesenjangan digital. Dikatakan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, saat ini infrastruktur digital antara pusat dan daerah masih belum merata. Maka dari itu, untuk mempercepat transformasi digital, perlu adanya upaya mengurangi kesenjangan tersebut. Hal itu diikuti dengan implementasi e-government sebagai katalisator transformasi digital. "Juga perlu meningkatkan human capital di sektor publik. Semua ASN mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Transformasi digital adalah instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik. Mengingkatkan mentalitas melayani akan lebih berat daripada meningkatkan teknologi," jelas Cahyono.
Ihwal pembangunan SDM juga disinggung oleh Prof. Taewoo Nam dari Sungkyunkwan University, Korea Selatan. Menurut Nam, kunci transformasi digital adalah tidak ada satu SDM aparatur yang tertinggal. Artinya, semua harus kompeten dan mampu mengelola iklim digital. SDM yang kompeten akan membantu dalam membuat keputusan atau kebijakan yang tepat.
Di samping itu, Prof. Wolfgang Drechsler dari UCL Institute for Innovation and Public Purpose, mengatakan transformasi digital tidak dapat diartikan sebagai digitalisasi semata. Transformasi digital sejatinya mencakup perubahan secara organisasional. Dalam hal ini, negara sukses membentuk SDM yang sangat kompeten sehingga sektor publik dapat terkelola dengan baik. Drechsler menyebut Indonesia perlu mempelajari praktik transformasi digital di negara-negara yang telah berhasil menerapkannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan konteks dalam negeri.
Di akhir talkshow, Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Eko Prasojo, menyimpulkan, Indonesia sebagai negara besar diharapkan dapat mengambil aksi dan tidak hanya mengcopy praktik transformasi digital di negara lain. "Outcome final dari transformasi digital adalah masyarakat yang lebih bahagia, bukan indeks," tutup Eko. (NQA/HumasKASN)
