Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan sambutan. (27/11/2018)
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, “Humas pun harus menyebarluaskan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Hal ini dikarenakan, membangun opini publik melalui pemerintahan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dilakukan.
Sesuai dengan misi pada capaian kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa informasi yang berhak dikonsumsi oleh publik harus dikemas, dikelola, serta didistribusikan sedemikian rupa. Hal ini pada akhirnya dirumuskan dan diimplementasikan kedalam tiga strategi komunikasi berupa sosialisasi melalui media mainstream, lomba konten kreatif melalui media sosial, serta sosialisasi melalui forum baik dalam skala nasional maupun daerah.
Tidak dapat dipungkiri, jika indeks kepuasan informasi publik di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga Edelman, indeks kepuasan informasi publik di Indonesia telah mencapai 73%. Sebelumnya pada tahun 2017, indeks kepuasan informasi publik berada di angka 71%, meningkat sebanyak 2%.
“Tugas Bakohumas saat ini adalah bagaimana menyampaikan dan mencerahkan masyarakat. Seperti yang saat ini terjadi mengenai kontroversi kebijakan baru perekrutan CPNS pada UU No. 61 Tahun 2018. Sehingga Bakohumas dapat membangun persepsi yang sesuai dengan konsep/maksud sebenarnya dari Kemenpan”, ujar Syafrudin.
Sementara itu, masing-masing dari keempat Deputi pada Bidang Kemenpan RB memaparkan mengenai capaian hasil kinerja mereka selama empat tahun berlangsung. Masing-masing dari mereka menyampaikan terkait hasil evaluasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan terhadap keselarasan sistem perencanaan, penganggaran, serta pemberian dana insentif bagi birokrasi yang berprestasi; hasil evaluasi tata laksana manajemen strategi berupa legitimasi dan dukungan, good governance, serta nilai tambah publik; hasil evaluasi pelayanan publik seperti implementasi kebijakan pelayanan publik, aplikasi SP4N-LAPOR!, kompetisi inovasi pelayanan publik, dan sistem informasi pelayanan publik; terakhir hasil evaluasi terhadap SDM aparatur.
Komisi Aparatur Sipil Negara yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Rahmat J.P Siregar beserta staf menyetujui bahwa humas tidak hanya berperan menyampaikan informasi namun juga menjadi ujung tombak pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi yang dituntut untuk selalu transparan dan terpercaya. Dengan pencapaian tersebut diharapkan seluruh instansi pemerintah, lembaga hingga BUMN dan BUMD dapat saling membantu dalam mensukseskan reformasi birokrasi.
