demokrasi, pembangunan nasional yang inklusif, yang membuat Indonesia lebih mampu menghadapi perubahan geopolitik yang sangat dahsyat pada tiga dekade mendatang. Dengan dukungan tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih, niscaya target-target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, akan dapat dicapai secara optimal.
Semangat reformasi birokrasi menjadi isu sentral dalam pembahasan “High Level Dialogue on Public Service Reform in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bekerjasama dengan Australian Public Service Commission (APSC) yang bertempat di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu, (16/11/2016) pukul 10.00 WIB. Diskusi diikuti oleh para stakeholder bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB), Ketua dan Komisioner KASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), APSC dan para pejabat pengelola kepegawaian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta akademisi.
dalam sepuluh tahun terakhir, telah membawa perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik, meskipunbelum sepenuhnya berhasil mewujudkan kondisi yang diinginkan. Salah satu contoh paling aktual, usaha pemerintah memperbaiki pelayanan dalam kemudahan berusaha (Ease of doing business) kepada para investor dan dunia usaha, tampaknya belum membuahkan hasil yang memadai. Hal ini, tercermin dari penilaian peringkat easy of doing business yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2016, dimana Indonesia menempati peringkat ke 109 dari 189 negara, sehingga posisinya berada di bawah Vietnam (peringkat 90) dan Malaysia (peringkat 18).
Selain itu, reformasi birokrasi menuntut pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Menurut laporan International Institute for Management Development (IIMD) tahun 2016, peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya berperingkat ke 42 menjadi 48. Padahal, perbaikan daya saing merupakan kunci bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan.
“KASN mengemban tugas bagaimana mengakselerasi implementasi UU ASN agar terbentuk aparatur pemerintah yang profesional ke depan,” tegas Ketua KASN Sofian Effendi.
pengembangan potensi modal sumber daya manusia merupakan salah satu upaya birokrasi untuk mendukung tujuan nasional Indonesia pada tahun 2025 yaknimelepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dengan mencapai pendapatan rata-rata US$ 14.900/tahun. Peran strategis ASN, sebagai key leverage reformasi birokrasi, sangat penting untuk mencapai dynamic governance.Penerapan sistem merit dan seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan transformasi kebijakan secara mendasar untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Diharapkan pada tahun 2025, Indonesia memiliki pemerintahan yang dinamis dan terbuka, dengan daya saing tinggi,” ungkap Sofian Effendi.
Pada kesempatan sebelum forum “High Level Dialogue on Public Service Reform”, Komisoner KASN dan APSC diterima oleh Wakil Presiden dalam sebuah courtesy callsebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap upaya reformasi birokrasi di Indonesia, dan keberlanjutan kerjasama sinergis antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan ASN. (Fik)
