Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebut adanya sistem merit membuat kepala daerah lebih terukur dan terencana dalam melakukan pembangunan. Hal itu mengingat, para kepala daerah selama ini sering dihantui dua jebakan, yakni quick win trap dan juga bawahan. 

"Pertama, (jebakan) quick win trap, kepala daerah diminta melakukan hal yang konkret, cepat terasa, cepat terlihat, (seperti) 100 hari, dua bulan, tiga bulan. (Itu) bisa bagus, bisa berbahaya. Bagus kalau ada dampak secara substantif jangka panjang. Berbahaya, jika itu sebenarnya bukan itu yang diminta oleh masyarakat (tidak sustain)," jelas Bima saat Anugerah Meritokrasi KASN, Selasa (7/12/2021). 

Di samping itu, yang dimaksud jebakan bawahan menurut Bima adalah mereka yang karena kedekatan justru menyesatkan. Para bawahan yang dimaksud juga memiliki persolaan dalam integritas tapi memiliki akses tidak terbatas kepada atasan sehingga output dan outcome kebijakan menjadi berbahaya. 

"Dua jebakan itu tidak akan terjadi ketika kami diarahkan, dibimbing, dibina untuk membangun sistem. Sistem inilah yang membuat semua sustain dan berlanjut ke depan. Jadi bukan hanya untuk orientasi setahun, dua tahun, tapi sistem. Sistem ini yang juga melindungi kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berintegritas dan memiliki kompetensi. KASN membantu kami kepala daerah untuk membangun sistem dengan meritokrasi yang terukur dan terencana," Bima menjabarkan. 

Tahun ini Kota Bogor sendiri telah berhasil meraih kategori sangat baik penerapan sistem merit dengan skor 335,5. Capaian tersebut menurut Bima tak lain karena usaha segenap jajarannya dalam memperbaiki delapan aspek sistem merit, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga sistem informasi. Untuk PR ke depan, Bima mengatakan hal-hal seperti integritas terus diupayakan supaya bisa lebih dikuantifikasi lagi. (NQA/HumasKASN)