BERITA KASN

BERITA

KASN-Batam. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerahnya masing-masing. Diharapkan peraturan tersebut, dapat mencegah perilaku koruptif ASN yang masih marak belakangan ini.

 

Dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

 

----- Download Lembar Pengumuman -----

 

JAKARTA- Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN serta Monitoring dan Monitoring Evaluasi Penerapan SIJAPTI sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau pada hari Kamis (25/04/2019), bertempat di Hotel Horison Ultima Palembang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar. Adapun peserta kegiatan dimaksud berasal dari Sekretaris Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota, serta para Inspektur Kepala BKD/BKPSDM Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 3 wilayah provinsi dimaksud.

Jawa Timur-Kelompok Kerja Pengkajian dan Pengembangan Sistem (Pokja PPS) Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan sosialisasi aplikasi SIPINTER serta pemetaan sistem merit kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tanggal 11 April 2019. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan pemaparan Anom Surahno (Kepala BKD Jawa Timur) mengenai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Timur. Beliau menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan road map pelaksanaan sistem merit di tahun 2019 ini. Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 1 yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada good governance, pada RPJM 2 yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada reformasi birokrasi, pada RPJM 3 yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada penerapan sistem merit, dan pada RPJM 4 yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berkonsentrasi pada perwujudan birokrasi berkelas dunia.

Agenda Kegiatan

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Berita Terkini