BERITA KASN

BERITA

Jakarta-Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif tahun 2019,  pada tanggal 26 Maret 2019 Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), menerbitkan surat mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN). ASN yang dimaksud adalah seluruh ASN, tidak terkecuali ASN yang menjadi calon anggota Dewan Perwalikan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat itu ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat maupun daerah, Pejabat yang Berwenang (PyB), dan para ASN untuk disosialisasikan serta diterapkan.

 

----- Download Selengkapnya -----

MOU Netralitas ASN TNI POLRI

Monday, 25 March 2019 09:29

 

 

Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) bersama Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit (kedua kiri), Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Rudy Sufahriadi (kiri) dan Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Komisi ASN Abdul Hakim (kanan) menunjukan berkas penandatangan MoU netralitas ASN, TNI dan Polri di Jakarta, Sabtu (23/3/2019). Penandatangan MoU tersebut sebagai komitmen netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pelaksaan kampanye terbuka pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

KASN Luncurkan SIPINTER

Wednesday, 20 March 2019 16:56

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan serta mempermudah pelayanan penerapan sistem merit pada seluruh instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat, pada hari Rabu (20/03) di Hotel Bidakara Jakarta, meluncurkan sebuah aplikasi baru yang diberi nama SIPINTER. Peluncuran aplikasi ini dilaksanakan dalam bentuk ceremonial event dengan dihadiri oleh beberapa instansi seperti Kementerian PANRB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, BSSN, Sekda, BPKP, PUPR, Bappenas, LAN, BKN, BKD Provinsi Riau, dan beberapa instansi lainnya serta beberapa media massa.

Jakarta-Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dengan menerapkan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk antara lain untuk mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah dalam kebijakan dan manajemen ASN.

 

----- Download Selengkapnya -----

 

Agenda Kegiatan

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Berita Terkini