Kabartiga.com, Bekasi – Keterlibatan ASN dalam gelaran Pilkada bukan lagi menjadi rahasia. Bahkan, tidak jarang kemenangan pasangan calon, banyak pula didominasi oleh keberpihakan ASN.

Menurut Asisten Komisioner bidang Pecegahan dan Pengaduan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nurhasni, sebelumnya KASN juga sudah mengingatkan para ASN agar menjaga netralitasnya selama gelaran pilkada berlangsung.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghentikan sementara proses seleksi terbuka terhadap lima jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama yang sedang dilelang. Sebab seleksi itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN) dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

Permintaan penghentian sementara proses lelang jabatan eselon II dari Komisi ASN itu tertuang dalam surat B-1108/KASN/5/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Banten di Serang dengan perihal Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Yang Dilaksanakan Sebelum Mendapatkan Rekomendasi KASN. Surat bertanggal 22 Mei 2018 dan ditandatangani Sofian Effendi, Ketua Komisi ASN.

Kabartiga.com, Bekasi – Hilangnya surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pelanggaran Netralitas yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, masih menjadi teka-teki.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Justang M

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Tiga Aparatur Sipil Negara(ASN) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dinyatakan bersalah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran berpihak kepada salah satu calon di Bone 2018'>Pilkada Bone 2018.