REFORMASI birokrasi berjalan lamban karena terganjal aturan yang belum lengkap. Alih-alih mengajukan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), DPR semestinya menagih tujuh peraturan pelaksana UU tersebut kepada pemerintah.

Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014.

Pemerintah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemulihan jabatan sejumlah pejabat yang dianggap sudah dinonjob pada proses mutasi dan pengisian pejabat di organisasi Pemerintah Daerah.(OPD) “Semuanya berjalan dinamis, rekomendasi itu akan ditindaklanjuti karenanya  kami sedang mendiskusikan persoalan tersebut dengan pihak KASN” ungkap Sekda Dompu H. Agus Bukhari SH , jum’at 11/08/

BANDUNG - Pemerintah akan melakukan penilaian dan memilih  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) teladan.  Dijadwalkan,