Hati-hati Terhadap Penipuan yang Mengatasnamakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
  • Galeri Foto
    Oct 03 2019 1452
  • 1

GALERI VIDEO

Contribute!

BERITA

Belum lama ini  Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maulan Aklil, S. IP, M.Si  melakukan penjatuhan hukuman disiplin kategori berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap dua CPNS (H dan B) yang sedianya akan mengisi  formasi dokter di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkalpinang melalui Keputusan Walikota Nomor: 217/KEP/BKPSDMD/II/2020 dan Keputusan Walikota Nomor: 218/KEP/BKPSDMD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Keputusan terpaksa harus diambil oleh Walikota Pangkalpinang menyikapi adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-615/KASN/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Berdasarkan proses audit terbukti bahwa keduanya mangkir dari kewajibannya selama lebih dari 46 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelola ASN, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkewajiban menjalankan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sebagai wujud keseriusan DPD RI dalam menjalankan Undang-Undang ASN, siang ini (26/6/20) DPD RI secara resmi mengajukan permohonan rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan DPD RI kepada KASN. Berkas pengajuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Biro SDM DPD RI Lalu Niqman Zahir, S.Sos, M.Si dan diterima oleh Asisten KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Jhon Ferianto.

Jakarta. Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Dr. Rudiarto Sumarwono Senin (22/06/20) bersama Asisten KASN Agung Endrawan, M.H selalu dan Pandu Wibowo, M.E selaku Tenaga Ahli KASN menerima konsultasi dari dr. Kornelius Kodi Mete selaku Bupati Sumba Barat Daya beserta jajaran.

Sebagaimana diberitakan oleh Radar Selatan dan beberapa media online di Bengkulu Selatan, Ketua Pansus ASN DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama menyatakan dalam rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan bahwa terdapat kejanggalan dalam mutasi ASN yang dilakukan Pemerintah Bengkulu Selatan (22 Juni 2020). Selain itu ditambah dengan pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak dapat menjelaskan ketika Pansus meminta dokumen kelengkapan mutasi. DPRD Bengkulu Selatan juga mendesak Bupati untuk segera mengembalikan ASN yang proses mutasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta agar dapat diselesaikan selama 14 hari. Apabila tidak diindahkan oleh pihak eksekutif, maka DPRD Bengkulu Selatan akan menyurati Menteri Dalam Negeri.

AGENDA KEGIATAN

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
6
7
8
10
12
13
14
15
18
21
22
24
25
26
27
28
29
30

 

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Rencana Umum Pengadaan KASN

Oct 26, 2017 3888

pengumuman pengadaan barang/jasa

Rekomendasi Kasn Yang Belum Ditindaklanjuti Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Instansi Terkait

ANRI
DIKBUD
BAPERTARUM
ORI
Bkn
Kominfo
Kasn
Bmkg
Bpkp
Sekneg
Kpu
Polri
Lan
Setkab
Bawaslu
Kemenkeu
Dagri
Bappenas
Polhukam
Sekretariat Nasional ASEAN
Bpn
Shop!