Aspek ekonomi-sosial, tingkat kolaborasi, dan digitalisasi menjadi isu sentral bagi tiap negara dalam upaya mitigasi serta daya adaptasi di masa pandemi COVID-19.

Sebanyak 30 profesor, pakar, dan pengambil kebijakan puncak dari delapan negara ASEAN, Korea Selatan, dan Australia menjadi pembicara dalam kegiatan 2022 KRI Special Workshop yang mengangkat tema 'Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries.'  

Kegiatan workshop ini dilakukan dengan beberapa sesi, yaitu sesi opening, empat sesi presentasi, dan sesi diskusi panel. Adapun summary disampaikan oleh Prof. Eko Parsojo (Universitas Indonesia) dan Prof. Mark Turner (UNSW-Canberra) pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Dr. Rudiarto Sumarwono, M.M. (Komisioner KASN) dan Prof. Michael O'Donnell (Dekan, School of Business-UNSW Australia). 

Menurut Prof. Mark Turner dari UNSW-Canberra, berbagai kunci dalam menangani pandemi COVID-19 ini di antaranya tingkat adaptabilitas dari pemerintah; komunikasi yang terkoordinasi, jelas ,dan konsisten; serta faktor kepemimpinan. "Praktik terbaik dari kepemimpinan di era COVID-19 ini adalah harus berbasis keahlian, mampu memobilisasi upaya kolektif, serta mampu beradaptasi. Pemimpin harus mampu membentuk kepercayaan publik," terang Mark.

Pada kesempatan membuka Workshop, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, MDA menekankan tantangan terberat pada reformasi birokrasi di Indonesia dalam upaya beradaptasi dengan Pandemi COVID-19 yaitu lebih condong kepada permasalahan politik yang berdampak pada sinergitas kolaborasi anatar level pemerintah dan sektor. "Banyak Gubernur dan Wali Kota merasa tidak nyaman diawasi, terutama setelah pemilihan, di mana banyak kepala daerah ingin berbalas budi kepada para pendukungnya serta sebaliknya, membalas dendam kepada siapapun yang mendukung lawan politiknya," jelas Agus.

Adapun, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE. menyampaikan bahwa Indonesia mengalami berbagai tantangan yang menekan dalam menghadapi pandemi. "Termasuk kepada mendesain kebijakan yang baik dalam penanganan krisis, dan memastikan mulusnya implementasi dari kebijakan yang sudah diambil," tekannya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan anggaran yang dinamis yang membolehkan pemerintah untuk mengalokasi sumber daya yang dibutuhkan. "Dalam konteks jaminan sosial, validitas database serta kualitasnya merupakan hal yang krusial. Kolaborasi antarlevel pemerintahan dapat meminimalisasi ego sektoral, menghindari sumber daya yang sia-sia, serta meningkatkan respons yang koheren," tutur Ateh.

Terakhir, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi, sekaligus Presiden AGPA, menyampaikan summary pada sesi diskusi panel. Ia menyimpulkan, meski berbagai negara memiliki strateginya masing-masing dalam menangani pandemi, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi pemerintah merupakan kunci utama bagi semua negara.

"Tidak hanya pemerintahan yang adaptif, birokrasi juga perlu melaksanakan digitalisasi yang dinamis. Semua itu bergantung kepada kerja sama dari antar administrasi di pemerintahan demi terwujudnya penanganan pandemi yang baik bagi bangsa dan negara. Saya harap hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita akan isu serta masalah utama dan perbaikan kedepannya tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga dalam sektor pemerintahan," ungkapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring selama dua hari, 13 hingga 14 Januari 2022, ini terselenggara atas inisiatif kolaborasi antara Universitas Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,  Asian Group for Public Administration, Korea Foundation –South Korea, dan Korea Research Initiatives, University of New South Wales, Australia.