Jakarta, 31 Agustus 2021 - Tahun 2021 ini KPK tercatat telah melakukan OTT kepada dua kepala daerah di Jawa Timur. Keduanya terjerat dalam kasus yang hampir serupa, yakni jual beli jabatan kepala desa.
Setelah menangkap eks Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, pada Mei lalu, KPK kembali menciduk Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, bersama suaminya yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin. Dalam OTT ini, diduga terdapat uang sekitar Rp 360 juta yang disita KPK. Sejumlah ASN diketahui juga terlibat dalam praktik lancung tersebut.
Menurut Ketua KASN, Agus Pramusito, terus berulangnya jual beli jabatan yang melibatkan kepala daerah dan ASN lantaran terdapat simbiosis untuk keduanya. "Saya kira memang ini simbiosis, di satu sisi ada ketamakan kekuasaan, dan harga atau mahar. Di sisi lain ada mental ASN yang ingin mendapat jabatan secara pintas dan juga ketakutan ASN pada pimpinan yang kemudian khawatir nggak dapat jabatan," terang Agus, Selasa (31/8/2021).
Agus melihat, maraknya jual beli jabatan di Indonesia seperti fenomena gunung es. Kasus-kasus yang terungkap bisa jadi masih sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan di bawahnya masih banyak yang belum terungkap. Hal itu bukan tanpa alasan. "Kepala desa saja menjadi sumber pendapatan bagi kepala daerah yang tamak tadi. Saya kira juga untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi entah itu kepala dinas, kepala badan, atau sekda, ada kemungkinan itu juga dijadikan sumber-sumber pendapatan."
Dari segi sistem, Agus menyebut sebetulnya sudah didesain untuk meminimalkan transaksi jabatan. Maksudnya, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sudah dibuat model seleksi terbuka dengan melibatkan akademisi dan pihak lain yang netral. Namun, lagi-lagi, sistem perlu diimbangi dengan integritas seseorang.
"Sebaik apapun sistem kalau integritas ASN tidak baik, integritas politisi tidak baik, dia akan selalu berusaha membobol sistem itu. Kepada semua ASN, tingkatkan kompetensi bahwa Anda yakin punya kompetensi yang baik. Siapapun yang jadi pemimpin, Anda pasti akan dipakai. Jabatan itu pasti akan mencari Anda ketika Anda memiliki kompetensi. Tetapi ketika Anda tidak punya kompetensi, selalu berupaya untuk mencari-cari celah agar mendapatkan posisi itu. Itu yang menjadi PR kita," Agus menutup. (NQA/HumasKASN)
