Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan audiensi penerapan sistem merit dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (17/2/2021). Audiensi dipimpin oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani, secara daring.
Pada acara yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah itu, Sri Hadiati menegaskan supaya kondisi pandemi COVID-19 dapat menuntut respons tepat dan cepat dari sektor birokrasi agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan inovatif. Instansi pemerintah perlu menyiapkan SDM aparatur berkualitas tinggi yang mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik melalui kebijakan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar tercipta kondisi birokrasi yang agile.
Sri Hadiati didampingi oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mugi Syahriadi, yang hadir langsung di Gedung Graha Natar Praja, Komplek Kantor BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara itu, perwakilan Kantor Regional VII BKN Palembang, Eko Nugroho, menyampaikan, kolaborasi antara KASN dan BKN perlu diwujudkan. Kolaborasi diperlukan guna memperkuat pelaksanaan kebijakan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah.
Selang sehari, Mugi memimpin tim verifikasi untuk melakukan klarifikasi terhadap penerapan sistem merit di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) beserta perangkat daerah yang tergabung dalam tim penilaian mandiri penerapan sistem merit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Klarifikasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil verifikasi tahun 2020 dengan melihat langsung keadaan riil penerapan sistem merit di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Kesempatan tersebut juga sekaligus menguji keabsahan dokumen yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Sipinter serta menelusuri implementasi yang diterapkan.
Asisten KASN Mugi juga mengambil kesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, untuk membicarakan komitmen provinsi tersebut menjadi contoh yang baiki bagi pemkab dan pemkot setempat.
