Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, menyebutkan bahwa pihaknya berperan bak "pemadam kebakaran" yang meredakan masalah birokrasi di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan dalam  Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Kamis (22/12/2022). 

"Keberadaan KASN saat ini seperti “pemadam kebakaran.” Kita semua tahu masalahnya, tapi kita tidak pernah mampu mengambil langkah-langkah. Biaya pilkada sangat besar, dan tentunya hal ini jadi implikasi besar pada pengaturan ASN dalam birokrasi, mengakibatkan jual beli jabatan misalnya," ungkap Agus. 

Menurut Ketua KASN, salah satu akar masalah yang menjangkit birokrasi, yakni jual beli jabatan, bersumber dari tempat lain, yakni pada sistem politik. Permasalahan yang ada saat ini menuntut adanya sistem pilkada yang dibangun lebih murah sehingga dapat menghindarkan jual beli jabatan.

Agus kemudian menerangkan mengenai pengisian kursi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di seluruh instansi pemerintah. "Semua kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D), konsultasi ke KASN mengenai mutasi dan promosi JPT. Tapi KASN tidak bisa mengetahui apakah panitia seleksi (pansel) bisa "diatur" oleh PPK. Dari segi kewenangan PPK untuk memilih satu dari tiga peserta terbaik, di situ juga ada peluang jual beli jabatan. Namun, KASN tidak mempunyai instrumen untuk mengetahui hal itu," jelas Agus terkait masalah yang terjadi. 

Sebagai informasi, terkait pengisian JPT, KASN telah menerbitkan kurang lebih 2.776 rekomendasi pelaksanaan pengisian JPT. Dari layanan tersebut, Ketua KASN berkomitmen untuk merampungkan layanan dalam tiga hari jika dokumen telah lengkap. "Dan pelayanan ini pastinya 0 rupiah (tidak dipungut biaya)," pungkas Agus. (rjg/nqa)