Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, menyebutkan bahwa tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsi masih ada saat ini. Terlebih jelang tahun politik, potensi kegaduhan bisa jadi terjadi. 

“Tahun depan adalah tahun politik yang melibatkan 548 daerah. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda bahkan bisa berlangsung pasca pesta demokrasi," ujar Agus saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi" yang gelar oleh Moya Institute di Jakarta, Kamis (25/5/2023). 

Agus lalu menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 2020-2021, saat Pilkada digelar di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya telah diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Ketua KASN menegaskan, bagi ASN yang terlibat politik, membuat kerja birokrasi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Agus mengatakan ASN perlu menempatkan diri pada posisi netral dalam pemilu.

Di samping itu, saat ini KASN terus berupaya untuk meningkatkan capaian sistem merit melalui pengawasan kepada instansi pemerintah supaya ASN yang menduduki posisi tertentu di dalam kebijakan pemerintah memiliki profesionalitas yang tinggi, berintegritas, dan berfokus melayani masyarakat. Hal itu merupakan cita-cita bersama untuk menggantikan sistem lama yang lebih cenderung berafiliasi kepada politik. (cmy/nqa/mj)