Komisi Aparatur Sipil Negara terus berkomitmen mengawal penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan berkualitas. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan seminar daring bertajuk "Sukses Berkarier di Birokrasi tanpa Koneksi dan Korupsi.”
Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA, mengatakan, tindak korupsi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung lama dan merambah di mana-mana. Tentu hal tersebut menjadi tantangan mewujudkan cita-cita birokrasi.
“Kita ingin birokrasi benar-benar bersih. Kita bekerja di mana pun punya peluang menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk,” kata Agus membuka seminar, Jumat (18/6/2021).
“Jadi kita memilih ingin menjadi orang baik yang namanya dicatat dalam tinta emas atau sebaliknya,” sambungnya.
Agus melanjutkan, pihaknya di KASN berperan memastikan birokrasi tertata dengan baik. Hal itu supaya tidak ada lagi transaksi jabatan, politik “balas budi atau balas dendam”, utamanya selepas momen pilkada. Dengan demikian, birokrasi dapat berlangsung selaras dengan prinsip sistem merit, yang berdasar kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menjabarkan beberapa poin penting terkait penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Di antara poin tersebut adalah hambatan dalam penerapan sistem merit.
Menurut Agus Pambagio, saat ini masih ada proses seleksi dan promosi yang masih berdasarkan konektivitas atau kekerabatan. Bahkan, saat momen pilpres, pemilu, dan pilkada bisa dibilang sebagai ajang pelanggaran sistem merit terburuk.
“KKN sulit dihilangkan saat ini. Perlu revolusi birokrasi yang terencana, pasti, dan terukur. Ini PR kita bersama, di KASN menjadi garda yang terdepan,” Agus menyebutkan.
Ketua Satgas Pencegahan Direktorat Wilayah IV KPK, Niken Ariati, kemudian mengulas ragam penyebab korupsi dan kiprah penangananya dari KPK selama ini. Ia menyebutkan, secara garis besar ada tiga penyebab korupsi dalam sistem birokrasi, yakni by need, by greed, dan by system. Untuk penanganannya, KPK melakukan kajian meningkatkan kinerja PNS melalui tambahan penghasilan (2007), kajian rekrutmen (2011-2013), serta mengawal manajemen ASN melalui monitoring centre for prevention (MCP) sampai sekarang.
Niken juga sedikit bercerita soal pengalamannya selama bekerja di KPK. Dalam silip gaji yang ia terima tertulis “Gaji yang Anda terima adalah dari keringat rakyat.” Tulisan tersebut menjadi lecutan tersendiri bagi Niken untuk mengembalikan apa yang telah diberikan rakyat dengan kinerja maksimal.
Sesi terakhir, diisi oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1, Sri Hadiati Wara Kustriani. Ia menyebut, kuatnya sistem patronasi politik masih menjadi titik lemah birokrasi dan penyebab korupsi. Patronasi politik membuat pengangkatan, penempatan, dan promosi di kalangan PNS masih didasarkan pada koneksi politik atau spoil system.
“Teman-teman di daerah merasakan sekali bagaimana patronasi politik ini menghambat mereka kemudian untuk bertindak secara profesional,” ungkap lulusan Curtin University Australia itu.
Sri Hadiati kemudian menerangkan upaya KASN dalam mempercepat penerapan sistem merit di instansi pemerintah selama ini. Sistem merit memiliki sederet manfaat bagi ASN dan menjadi bagian dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia.
Perlu diketahui, seminar daring ini mendapat antusiasme yang luar biasa dari publik. Kurang lebih 600 peserta hadir dalam platform Zoom. Sementara itu, ratusan lainnya bergabung melalui siaran langsung di YouTube. (NQA/HumasKASN)
