Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Sekretariat Kabinet (Setkab) memiliki tugas yang saling terkait dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada birokrasi pemerintah. KASN bertugas untuk memastikan bahwa proses penjaringan calon Pejabat Pimpinan Tinggi baik melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif maupun mutasi/rotasi, telah dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas. Sedangkan Sekretariat Kabinet, melalui Tim Penilai Akhir (TPA) memiliki fungsi melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap para calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diusulkan oleh Pimpinan instansi,  yang selanjutnya pengangkatannya melalui Keputusan Presiden.

Kepatuhan Kepala Daerah dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia menjadi hal yang sangat krusial. Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN hadir untuk menjadi pedoman agar para Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam mengelola sumber daya aparatur di daerahnya masing-masing.  Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Walikota Gorontalo Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev baru-baru ini dalam menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor: B-817/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Dugaan Pelanggaran pada Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Walikota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nomor: 800/BKPP/860 tanggal 20 April 2020.

Kamis (2/7/20) Walikota Bandung Oded Muhammad Danial menghadiri Coaching Optimalisasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) dengan KASN. Kegiatan coaching kali ini merupakan pertama kali antara KASN dengan Pemerintah Kota Bandung. Acara yang dilakukan sejak pukul 09.00 ini berlangsung secara virtual melalui media video conference. Dalam sambutannya, Walikota Bandung, menekankan pentingnya sistem merit demi mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Jakarta. (1/7/20) Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Pengawasan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.  Kegiatan yang bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini, dilakukan langsung oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Dr.Rudiarto Sumarwono, MM bersama Asisten KASN, John Ferianto dan Auditor Kepegawaian, Nurul Hidayah.