Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mewacanakan penghapusan fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pejabat politik seperti menteri dan kepala daerah untuk mengurangi intervensi terhadap birokrasi sehingga menurunkan potensi transaksi jabatan ASN dan pelanggaran netralitas ASN yang seringkali terjadi di dalam instansi pemerintah. Jabatan PPK diharapkan dapat diberikan kepada pejabat ASN yang paling tinggi jabatannya dalam suatu instansi, yakni sekretaris jenderal atau sekretaris daerah.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

---- Unduh Lembar Pengumuman ----

Makassar. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaksanakan sosialisasi penerapan aplikasi sistem informasi penilaian mandiri sistem merit (SIPINTER) di instansi pemerintah, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis, (11/7).

Kegiatan sosialisasi kali ini menghadirkan tiga Asisten Komisioner (Askom) KASN sebagai narasumber, yakni Askom bidang Promosi dan Advokasi Nurhasni Anwar, Askom bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Abdul Wakhid dan Muhlis Irfan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemprov Sulawesi Selatan Tautoto Taranggina mewakili Gubernur Sulsel membuka acara sosialisasi tersebut. Sosialisasi juga diikuti oleh para Kepala Badan Kepegawaian Daerah pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Jakarta - Menjelang berakhirnya periode I keanggotaan Komisioner Komisi ASN pada September nanti, seleksi terbuka untuk periode berikutnya resmi dibuka hari ini. (7/11/2019)

Komisi ASN memanggil putera-puteri bangsa Indonesia dengan kualifikasi Warga Negara Indonesia , setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, pendidikan minimal S2 di bidang administrasi negara, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan atau bidang lain yang memiliki keterkaitan di bidang manajemen sumber daya manusia, berusia paling rendah 50 tahun, dan tidak sedang menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik.

Pendaftaran dimulai pada tanggal 11-22 Juli 2019 secara online melalui situs resmi KemenpanRB dengan alamat www.menpan.go.id. Untuk info lebih lanjut, calon peserta dapat mengunduh di tautan berikut :

---- Unduh Lembar Pengumuman ----