Berita

Gunakan fitur pencarian kata kunci serta tag untuk mempermudah pencarian.

Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan, KASN Perlu Diperkuat untuk Awasi Transaksi Jual Beli Jabatan

"Sampai saat ini kami mengawasi 719 instansi pemerintah dari pusat dari daerah. Kami awasi 22 ribu pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kalau satu jabatan itu potensi dimainkan saja Rp 200 juta, itu potensi hilangnya yang dikorup itu Rp 4,4 triliun. Bayangkan itu baru JPT belum lagi eselon 3, 4, dan seterusnya."

Berita 01 Sep 2021 - 07:33

Komisioner KASN: Sistem Merit yang Baik Dapat Hindarkan Salah Penempatan ASN

Sejak April 2021 lalu, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, telah memiliki tim penilai mandiri implementasi sistem merit. Surat Keputusan (SK) tim ditandatangani langsung oeh Bupati setempat, Rais D. Adam dan diharapkan dapat menguatkan komitmen dalam melengkapi bukti dukung yang diperlukan. 

Berita 01 Sep 2021 - 02:06

Jual Beli Jabatan Terus Berulang, ASN Perlu Tingkatkan Integritas

Tahun 2021 ini KPK tercatat telah melakukan OTT kepada dua kepala daerah di Jawa Timur. Keduanya terjerat dalam kasus yang hampir serupa, yakni jual beli jabatan kepala desa. 

Berita 31 Aug 2021 - 09:18

Kabupaten Buol soal Pelaksanaan Sistem Merit: Kami Lengkapi Bukti Dukung secara Cepat dan Tepat

Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sedang mengejar kategori baik implementasi sistem merit. Dalam prosesnya, mereka menemukan beberapa peraturan yang belum tersedia di instansi. Hal tersebut membuat Buol masih memiliki gap untuk mencapai skor minimal 250. 

Berita 31 Aug 2021 - 05:35

Pemkot Medan Alami Peningkatan Signifikan dalam Penilaian Sistem Merit

Pemerintah Kota Medan sementara ini telah mencapai angka 162 pada penilaian sistem merit. Setelah sebelumnya pada Februari lalu mendapat hasil 115,5, pertambahan nilai yang dicapai sekarang tergolong signifikan. 

Berita 31 Aug 2021 - 05:32

Kronologi Pelantikan Sekda Padang Nonaktif Jadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sumatra Barat

Pelantikan Sekda Kota Padang nonaktif, Amasrul, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sumatra Barat menuai polemik. Untuk meluruskannya, KASN menghimpun beberapa informasi.

Berita 31 Aug 2021 - 10:56